Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Dialihkan Ke Kodam XII/Tpr

| Share on Facebook

kppn 2

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Pangdam XII/ diwakili Asrendam XII/Tpr Kolonel Inf Tato Hadiyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Kodam XII/Tpr menghadiri acara pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN ke Satker jajaran Kodam XII/Tpr di Kantor KPPN Wilayah Pontianak, Senin (21/12).

Penandatanganan berita acara serah terima secara simbolis dari perwakilan TNI AD, TNI AL, TNI AULanud Supadio Gelar Latihan Survival. Lanjut Baca ... » serta penyerahan berita acara serah terima dari Kakanwil DJPBN Provinsi Kalbar kepada Pangdam XII/TprKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Prajurit TNI AD. Lanjut Baca ... », Danlantamal XII dan Danlanud Supadio

Pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai di lingkungan TNI wajib dilaksanakan sesuai peraturan menteri keuangan nomor 133/PMK.05/2008 dan peraturan bersama Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dan Dirjen Renhan Kemhan RI nomor Per-6/PB/2015 dan nomor Perber/01/III/2015 tentang mekanisme pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada satuan kerja dan tata cara pengajuan surat perintah membayar (SPM) belanja pegawai di lingkungan Kemenhan RI dan TNI, dikatakan Pangdam XII/Tpr dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asrendam XII/Tpr Kolonel Inf Tato Hadiyan.

Berkenaan dengan hal tersebut Pangdam XII/Tpr meminta kesiapan dari tiap Satker untuk melakukan langkah-langkah, sehingga mekanisme pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai harus benar-benar dikuasai oleh para Komandan/Kepala selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), perwira keuangan dan bendahara pengeluaran serta BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) atau juru bayar PPABP (Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai) di lingkungan satuan masing-masing dengan harapan kita memperoleh persamaan persepsi untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan opini penilaian kinerja instansi.

Dengan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai anggota TNI dan PNS dari KPPN kepada Satker di lingkungan TNI, Pangdam mengharapkan sistem pengelolaan administrasi belanja pegawai anggota TNI dan PNS akan secara elektronis dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang seragam, sehingga dapat meningkatkan akurasi pencatatan, efisiensi waktu dan SDM, serta pengendalian data pengawasan pengelolaan administrasi pengelolaan belanja pegawai anggota TNI dan PNS yang akan lebih baik kedepannya.

Hadir pada acara tersebut  Kakanwil DJPBN Provinsi Kalbar, Kepala KPPN Pontianak yang diwakili oleh Kabid PAPK, Kepala Cabang BRI Pontianak, Perwakilan dari Lantamal XII , Perwakilan dari Lanud SupadioLanud Supadio Gelar Latihan Survival. Lanjut Baca ... », perwakilan TNI AD dan PNS serta undangan lainnya. (Red)

RIlis : Pendam XII/Tpr

(dibaca 307 X)