Pengurus Golkar Kubu Agung Laksono Kalbar Dikukuhkan

| Share on Facebook

Pengukuhan Plt ketua Partai Golkar tingkat Provinsi dan  Kabupatenkota se-Kalbar

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Pengukuhan  Plt  ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi serta kabupaten dan kota  se-Kalbar oleh Kabid Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar  Melki Laka Lena di hotel Kapuas Palace  pada Selasa (5/5) lalu, berlangsung khikmat.

Dalam sambutannya, Melki Laka Lena berharap pertemuan tersebut sebagai proses regenerasi partai dan juga konsolidasi  internal. “Acara yang kita adakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyolidkan kembali partai Golkar  di Kalbar  yang mungkin selama ini  agak berbeda dalam menyikapi kondisi yang berkembang di tingkat Pusat,” ucap Melki.

Menurutnya, dengan kehadiran pihaknya yang membawa SK kepengurusan diharapkan bisa memberi kepastian hukum atas putusan Menkumham yang mengakui keabsahan kepengurusan kubu Agung Laksono. ”Itu juga bisa menjadikan  dasar  buat Golkar di provinsi serta kabupaten dan kota se-Kalbar untuk mulai bisa mengambil langkah yang lebih produktif  dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat,” harap dia.

Dikatakan Melki bahwa partai Golkar dapat diibaratkan sebuah kapal besar. “Karena saking besarnya partai Golkar, tentu banyak orang atau kelompok yang mungkin mengalami interaksi dinamika. Buat kami setelah disahkan secara hukum oleh Mahkamah Partai lalu dicatatkan kemudian di sahkan oleh Menkumham,  kami justeru ingin mengajak agar seluruh komponen partai Golkar  untuk bisa bersama-sama membangun bangsa, membangun daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kalbar seperti dulu lagi. Jadi kami tidak henti-hentinya mengajak  bersama-bersama  untuk membangun serta membesarkan partai Golkar ini.” harap Melki.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar Andreas Lani mengatakan, bahwa pengukuhan pengurus DPD Golkar se-Kalbar telah sesuai dengan perintah Mahkamah Partai. “Kita mengakomodir kubu sebelah dalam kepengurusan, dalam arti kubu ARB atau kader-kader Golkar yang belum tersentuh sesuai dengan PDLT  itu perintah Mahkamah Partai. Jadi sama sekali kita tidak pernah menciptakan nuansa permusuhan atau berseberangan dengan siapapun tetapi didalam idiologi ini  kita  hanya mejalankan keputusan Mahkamah Partai yang sudah disahkan oleh Menkum HAM ,” terang Andreas Lani.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya tidak merekayasa atau tidak membuat penafsiran  selain yang dikeluarkan oleh Keputusan Mahkamah Partai yang sudah disahkan oleh Menkum HAM. “Dan ini sudah direfleksikan di Kalbar. Kita sudah membentuk di 14 kabupaten/kota, itu semua sudah terbentuk. Untuk penjaringan pilkada,  mulai saat ini kita sudah umumkan bahwasanya kita sudah membuka penjaringan  untuk Pilkada di tujuh kabupaten yang melaksanakannya,” tandasnya.  (Redaksi/Sur) 

Editor : Novi

(dibaca 447 X)

None found.