Peran Perspustakaan Dalam Ketahanan Nasional Sepanjang Sabuk Perbatasan NKRI

| Share on Facebook
Pak Umar di Aston

Mayor Inf Drs. Umar M.H., Kasi Listra Pendam XII/Tpr ketika menyampaikan materi dalam seminar Ilmiah Nasional Perpustakaan di Pontianak (ft: Istimewa) 

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Seminar Ilmiah Nasional Perpustakaan yang diikuti oleh 615 peserta yang berasal dari pejabat perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di hotel Aston Pontianak selama 4 hari, mulai tanggal 9 s.d 12 Oktober 2014 tersebut dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Drs. H. Deni Junaedi, M.Si.

Memasuki sessi kegiatan, Kasi Listra Pendam XII/Tpr Mayor Inf Drs. Umar, M.H. didaulat sebagai salah satu narasumber yang menyampaikan materi dengan tema “Peran Perpustakaan dalam Ketahanan Nasional Sepanjang Sabuk Perbatasan NKRI.” 

Dalam pemaparannya, Umar menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki peranan yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Keberadaan perpustakaan, kata dia, merupakan suatu keniscayaan dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan umat manusia. “Perpustakaan merupakan sebuah pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan bagi suatu bangsa. Perpustakaan juga bisa berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa,” terang Umar.

“Kebijakan untuk memajukan dunia perpustakaan di Indonesia,  juga merupakan opsi yang paling realistis dan strategis sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan ketahanan nasional, utamanya bidang pendidikan. Sebuah bangsa bisa dinilai maju atau tidak dalam peradaban dan kebudayaannya seiring dengan tingkat kecerdasan warga negaranya dalam menguasai tentang ilmu pengetahuan dan teknologi,” tutur Kasi Listra Pendam. 

Lebih lanjut, Umar menjelaskan, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan bahwa salah satu inti tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup cerdas. Karenanya, pemerintah berkewajiban untuk dapat membebaskan warga negaranya dari kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus juga berkewajiban untuk menjamin dan menyediakan sarana dan prasarana guna mencerdaskan anak bangsa. Masyarakat membutuhkan sarana untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan agar hidupnya semakin cerdas, berkualitas dan mampu berkompetisi dalam percaturan global. Dimana sarana tersebut tidak lain adalah berwujud sebuah perpustakaan,” terangnya.

Sementara itu, kata dia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F, dinyatakan    bahwa “setiap     orang   berhak   untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan guna mengembangkan kemampuan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Hal tersebut, menurut Kasi Listra Pendam XII/Tpr, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi  Manusia pasal  14  yang  berbunyi: (1) “Setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” (2) “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis sarana yang ada.” Oleh karena itu, lanjutnya, perpustakaan sebagai lembaga yang menghimpun ”informasi” dengan sendirinya harus melayani semua orang, karena itu informasi tersebut merupakan bagian hak yang dimiliki oleh setiap individu bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tambah Umar, dinyatakan bahwa (1) “Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan perpustakaan. (2) Masyarakat di perbatasan, terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geogtafis juga berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.”  Oleh karena itu, kata dia, peran perpustakaan sangat strategis dalam mengembangkan potensi masyarakat agar  menjadi manusia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung ketahanan nasional.

Lebih jauh, narasumber menerangkan,  perpustakaan adalah merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekaman, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. “Dengan demikian, keberadaan perpustakaan sangatlah penting dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan nasional di wilayah perbatasan. Perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten adalah merupakan perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan koordinator silang layanan antar perpustakaan pada tingkat daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten,” tukas Perwira Menengah Pendam XII/Tpr.

Ia menegaskan, bahwa seorang pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi tepat waktu bagi pihak yang memerlukan dengan memberikan akses pada sumber daya informasi, yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan telkom dan kerjasama antar perpustakaan. “Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya titipkan perpustakaan di Rumah Pintar Entikong pada Perpustakaan Pemda untuk saling bekerjasama dalam pembinaannya, sebab para personil jajaran Kodam XII/TprSMA Tunas Bangsa Jadi Duta Kodam XII/Tpr Di Jakarta. Lanjut Baca ... » yang ditugaskan melayani perpustakaan sesungguhnya belum memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam UU 43 Tahun 2007 pasal 29 tentang ketenaga perpustakaan tersebut,” pesan Umar.

Usai sessi penyampaian materi dari Kodam XII/Tpr, pengurus perpustakaan DPR RI Dra. Ika Puspita dalam kesempatan itu menanyakan, perihal kendala yang dihadapi jajaran Kodam XII/Tpr dalam mengelola perpustakaan di sepanjang perbatasan Kalbar-Serawak ? Menanggapinya, Kasi Listra Pendam menjelaskan, minimnya infrastruktur jalan menuju Pos Pamtas dan belum adanya dukungan dana operasional khusus perpustakaan dari pemerintah serta tenaga Profesional Bersertifikasi Perpustakaan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 43 Tahun 2007 menjadi kendala pihaknya. Kendati demikian, program tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Terhadap upaya dan program edukasi bagi masyarakat perbatasan yang dilakukan kodam XII/Tpr, mendapat apresiasi dari sejumlah peserta seminar. Pengurus Perpustakaan Provinsi Riau, Sihombing, menuturkan bahwa selain mendapat tugas menjaga perbatasan, apresiasi ia sampaikan karena TNIKasdam Lepas Yonif 132/Bima Sakti. Lanjut Baca ... » masih bisa membantu mencerdaskan masyarakat perbatasan melalui aktifitas perpustaan khusus di pos perbatasan dan perpustakaan keliling (motor pintar dan mobil pintar).

Hal senada juga diungkap oleh pengurus perpustakaan Kab. Jember Faturahman. “Apresiasi kita sampaikan pada Kodam XII/Tpr. Sungguhpun belum memiliki tenaga Profesional Bersertifikasi Perpustakaan, ternyata Kodam XII/Tpr telah berbuat banyak untuk ikut mencerdaskan anak bangsa di sepanjang perbatasan Kalbar-Serawak. Hal ini sungguh menjadi motivator bagi para Pustakawan yang hadir ditempat ini,” tukasnya. 

Editor : Alam
Writer : Kapten Inf Didin S (Kaurmedmas Pendam XII/Tpr)

(dibaca 359 X)