Peraturan Baru Soal Nomenklatur Perangkat Daerah

| Share on Facebook

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH

Cornelis : Agustus, Harus Sudah Jadi !

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH. meminta Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kota agar menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016, “Buat organisasi yang efektif dan efisien sesuai nomenklatur  yang sudah di tetapkan pemerintah, sesuaikan dengan undang-undang dan nomenklatur kementerian, dan Peraturan daerahnya harus sudah jadi Agustus,” ujar Cornelis, ketika membuka Rapat Penyusunan Rancangan pedoman nomenklatur melalui Workshop Desiminasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Daerah, di Orchardz Perdana Pontianak, belum lama ini.

Cornelis juga mengingatkan agar tidak membuat nomenklatur sendiri dalam menyusun lembaga pemerintah, karena akan mempersulit dalam pembiayaan dan pertanggungjawaban.

Dalam kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otonomi DaerahRUU Pemekaran 8 Propinsi dan 57 Kabupaten di Indonesia. Lanjut Baca ... » Kementerian Dalam Negeri Rahajeng Purwiyanti, mengatakan, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam PP itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut,  dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteribagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.

Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, lanjut PP ini, menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.

Disebutkan dalam PP itu, bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. Badan. Adapun Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.

PP Nomor 18 Tahun 2016 ini juga menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

“Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,” bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.

(dibaca 273 X)