Perkuat Layanan Kesehatan Melalui Sistem Jaminan Kesehatan

| Share on Facebook
Sosialisasi JKN di Pontianak (foto:novi)

Sosialisasi JKN di Pontianak (foto:novi)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Kementrian Kesehatan RI menggelar Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Pontianak, Selasa, 4 Maret 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI, drg. Murti Utami, MPH menyampaikan siaran pers Kemenkes RI kepada sejumlah media masa yang hadir.

Berikut rilisan Kemenkes RI yang diterima LensaKapuas.

Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di luncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementrian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan Kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan.

JKN adalah program jaminan jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan kesehatan ini mengacu pada prinsip asuransi sosial,yaitu : peserta wajib membayar iuran yang cukup terjangkau,dapat dilayani di semua wilayah indonesia (portabilitas) dan mendapatkan pelayanan yang sama (equal). Dana yang terkumpul dari iuran di kelola secara efektif dan efisien,serta sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar besarnya bagi peserta JKN. Program ini di laksanakan dengan prinsip kendali biaya dan mutu. Artinya ada integrasi antara pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali.

Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menegaskan bahwa JKN merupakan program pengobatan gratis, melainkan program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. “Pada suatu saat, setiap orang memiliki resiko jatuh sakit, dan biayanya bisa jadi sangat tinggi, sehingga jadi beban. JKN memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia agar mereka tidak mengalami goncangan sosial,yang mungkin mendorong mereka ke jurang kemiskinan,ketika mereka sakit,” ujar Nafsiah.

Bagi warga miskin yang tidak mampu, iurannya di tanggung Pemerintah. Kelompok tersebut dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang jumlah mencapai 86,4 juta orang, termasuk 1.343.859 orang di provinsi kalbar. Tanpa perlu membayar, para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan di semua Yankes yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kesehatan),termasuk,bila perlu rawat inap di kamar kelas III di fasilitas (faskes) tingkat lanjutan atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Daftar PBI akan di tinjau setiap 6 bulan, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima.

Jaminan Pelayanan Kesehatan Dan standar Tarif

Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah termasuk Puskesmas, Klinik, Praktik Dokter, Praktir Dokter gigi, Klinik pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa RS Umum dan RS Khusus.

Untuk mendapatkan manfaat JKN calon peserta harus mendaftar terlebih dahulu di loket loket BPJS setempat. Bagi peserta yang sakit wajib terlrbih dahulu memeriksakan diri ke Faskes tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat dapat langsung ke RS. Di Faskes tingkat pertama, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan yang menyeluruh, termasuk konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis, transfusi darah, rawat inap tingkat pertama,dan diagnostik laboratorium.

” Seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bergabung dalam program JKN harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komperehensif. Yang belum memiliki sarana itu wajib membangun jejaring atau merujujk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,”tegas Nafsiah.

Peserta yang memerlukan tindkan lebih lanjut akan di rujuk ke Faskes tingkat rujukan atau lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Di fasilitas tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, di tingkat lanjutan,peserta dapat memperoleh pelayanan dari dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, dan transfusi darah, serta rawat inap intensif maupun non-intensif.

Manfaat JKN hanya dapat diperoleh di Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan presiden no.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan, perawatan kecantikan, gangguan medis akibat dari ketergantungan obat dan alkohol, dan pengubatan alternatif tidak di tanggung dalam program jaminan kesehatan ini.

Dalam pelaksanaan program JKN selama 1 bulan ini, masih di temukan beberapa permasalahan. Pemerintah berusaha menyempurnakan program ini dalam 5 tahun kedepan. Waktu ini jauh lebih singkat di bandingkan dengan jerman yang telah melaksanakan program sejenis selama 100 tahun. (novi)

 

(dibaca 763 X)