Perusahaan PHK Sepihak, Disnakertrans Ketapang Digugat

| Share on Facebook
PicsArt_01-17-08.59.10

Jakarianto, SH

LENSKAPUAS, KETAPANG –  Advokat senior Kalbar asal Putra Kayong Sukabangun Ketapang Jakarianto, SH mengaku geram atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh 2 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ketapang. Para pekerja/buruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... », kata dia, telah dibohongi dan dijajah hak – hak normatif atau hak dasar pekerja oleh PT. CSCEC dan PT. MJBK site Sungai Tengar Kendawangan.

Jakarianto SH menuturkan, bahwa kasus tersebut tidak boleh dibiarkan. “Nanti kalau dibiarkan akan berdampak buruk bagi para pekerja dalam skala besar. Pengusaha yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditindak,” tegasnya.

Selama ini, menurut Jakarianto  perusahan yang ada di Kabupaten Ketapang cenderung melakukan pelanggaran terkait ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003. Ia mengindikasi ada oknum instansi terkait yang melakukan konspirasi dalam kasus tersebut.

Advokat senior Kalbar itu pun membeberkan fakta yang dialami oleh kliennya, karyawan PT. CSEC yang di PHK secara sepihak pada bulan September 2015 oleh pihak perusahaan dengan alasan efisiensi, sedangkan pekerjaan yang dijanjikan belum selesai dikerjakan.

Langkah penyelesaian terhadap persoalan tersebut, kata Jakarianto, pihaknya telah menempuh upaya Tripartit, yakni melalui proses mediasi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang. “Selanjutnya terhadap perselisihan ini, kantor Disnakertrans Kabupaten Ketapang melakukan mediasi pertama pada Kamis 15 September 2015, namun gagal mencapai kesepakatan,” terang Jakarianto. Selanjutnya, kata dia,  dilakukan mediasi tahap kedua pada Kamis 6 Oktober 2016, juga gagal mencapai kesepakatan.

Anehnya, kata dia, Disnakertrans tidak melakukan pemanggilan kembali para Penggugat dan Tergugat untuk mediasi yang ketiga atau terakhir, dan/atau mengeluarkan surat anjuran. “Tetapi Disnakertrans Ketapang justeru mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Nomor: 567/1750/STKT.C/2016 tanggal  31 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dan Tergugat telah selesai berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) Nomor : 67/PB/SPA-AC/2016 tanggal 11 September 2016, padahal pembuatan PB tersebut tanpa melibatkan pihak Penggugat,”  bebernya.

Perlakuan yang sama , menurut Jakarianto, juga terjadi terhadap sejumlah pekerja/buruh PT. MJBK yang di PHK secara sepihak tanpa mentaati prosedur yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. (JK)

(dibaca 424 X)