PNS Terlibat Kampanye Bisa Dipidana

| Share on Facebook
Ruhermansyah, Ketua Bawaslu Kalbar (foto:novi)

Ruhermansyah, Ketua Bawaslu Kalbar (foto:novi)

Ruhermansyah : Bahasa Undang-Undang Seperti itu 

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, Ruhermansyah mengatakan, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012, itu memang tidak boleh, dilarang. ” Bukan hanya PNS, termasuk pejabat BUMN, BUMD, Komisaris Perusahaan Daearah maupun BUMN, Hakim,  TNIKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Akmil. Lanjut Baca ... », PolriKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Akmil. Lanjut Baca ... » tidak boleh terlibat, termasuk Kades dan KPPS,” ujar Ruhermansyah ketika ditemui di Kator Bawaslu, Jalan S. Parman Pontianak, Senin, 24 Maret 2014.

Apabila terbukti seorang oknum PNS terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan kampanye, kata dia,  bisa dikenai pidana dan denda. “Ancaman pidananya 1 tahun dan denda 12 juta,”  tegas Ruhermansyah.

Dijelaskannya soal ancaman dimaksud,  kalau pelaksana kampanye yang melibatkan maka yang kena itu pelaksana kampanyenya. “Petugas kampanye atau peserta pemilunya, tapi kalau inisiatif dia (PNS) yang melibatkan diri,  nah itu kenanya yang bersangkutan. Bahasa undang-undangnya seperti itu,” ujar Ruhermansyah.

Untuk pengawasan, lanjut Ruhermansyah, sampai ke tingkat desa, yakni melalui  Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Karena terbatasnya personil, yang hanya sampai di tingkat desa, menurutnya, Bawaslu sudah memasang strategi. “Daerah titik rawan tertentu, mau tidak mau PPL kami untuk focus, baik rawan terhadap politik uang, intimidasi dan pergerakan logistic,” terangnya. (Tim)

(dibaca 575 X)

None found.