Peluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar

| Share on Facebook
rapat yakonmas

Rapat Yakonmas Di Kemenkumham Kalbar (ft:rd)

 

  • PT. SSA dan PT. SHP Bantai Lahan Masyarakat
  • Pemda dan Aparat Cuma Diam

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Paguyuban Dayak UUD Danum teriak lantang soal Keadilan. Kesewenangan PT. SSA & PT. SHP di Kecamatan Serawai dan Ambalau harus di stop. Warning BPN dan Pasal-pasal sakti yang tertuang dalam UU tentang lingkungan maupun UU tentang HAM sepertinya dianggap angin lalu oleh kedua perusahaan sawit yang belum mengantongi ijin HGU tersebut. Penggusuran tanah masyarakat, pencaplokan lahan, maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tetap saja terjadi dan hanya jadi bahasan hangat saat rapat. Fasilitator pertemuan, KemenkumHam Kalbar pun cenderung berat sebelah.

Koordinator Paguyuban Dayak UUD Danum Kalimantan Barat, Rafael Syamsuddin dengan lantang meminta PT. Sawit Sinar Andalan (SSA) dan PT. Sumber Hasil Prima (SHP) untuk menghentikan kegiatan operasi penggusuran lahan dihentikan sementara, sampai persoalan dengan masyarakat benar-benar tuntas. ” Kita minta penghentian kegiatan penggusuran agar tidak menghilangkan bukti fisik tanah kebun, tanah ladang, serta tanah ulayat masyarakat Kecamatan Serawai dan Ambalau yang diminta inclave,” tegas Rafael Syamsuddin dalam rapat pelayanan masyarakat (Yakonmas) di aula kantor Kementrian Hukum dan Ham Kalbar belum lama ini.

Dalam keterangannya Syamsuddin mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak anti perusahaan, tapi harus melalui aturan dan mekanisme yang benar sesuai kententuan yang berlaku dan tidak asal main babat. ” Kita bukan menetang investasi, tapi harus yang benar mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jangan asal main caplok. Bahkan, berdasarkan Peta AMDAL yang kita peroleh, areal pemukiman penduduk dihilangkan dan dipalsukan sebagai areal semak belukar,” ungkap Syamsuddin.

Menurut syamsuddin wilayah yang dicaplok perusahaan di dua kecamatan tersebut meliputi; areal pemukiman Nanga Ambalau Kanan, Nanga Ambalau Kiri, Sungai Jati, Batu Nyandung, Jengkahan, Beranik, Sungai Runuk, Kembaung, Sakai, Kesange, Lebane, Urok, Mensuang, Nenga Jengonoi, Lubang Seladang, Bedaha, Leman Kerangan, Cepuri, Pagar Lebata, Liang Belanga, Sawang Utung. ” Mengacu pada ketenturan peraturan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, minta pemerintah untuk melakukan perintah pemaksaan kepada perusahaan agar memenuhi dan merealisasikan perintaan inclave tanah perumahan, tanah kebun, tanah ladang serta tanah ulayat masyarakat,” pinta Syamsuddin. Selain itu lanjutnya, diusulkan untuk dilakukan perintah paksaan kepada perusahaan untuk mengganti kerugian atas pengrusakan tanam tumbuh dan benda-benda cagar budaya yang telah dirusak dan digusur perusahaan.

Paguyuban Dayak UUD Danum juga mendesak untuk segera membentuk tim investigasi independent. ”Kita minta dibentuk Tim Independent, untuk melakukan pengecekan lapangan, bangaimana tentang kemampuan tanah dan dampak kerusakan lingkungan agar bisa segera dilakukan pengambilan keputusan selanjutnya,” kata Syamsuddin. Ia juga meminta kepada pihak berwajib untuk dapat melakukan pengamanan selama melakukan inclave tanah masyarakat adat.

Tidak beda dengan Ketua Forum Aliansi Masyarakat Korban Investasi (Famki) Sintang. Organisasi yang diketuai oleh Ricky meminta rapat yakonmas bisa merekomendasikan pembentukan Tim investigasi independent, agar persoalan ini segera tuntas. Ia pun juga membeberkan hasil investigasi dan temuan dilapangan.

Begitu pula Sopian, S.Sos, salah satu Dosen Universitas Kapuas (UNKA) Sintang, mengungkapkan, bahwa dokumen amdal dipalsukan. ”Saya Salah satu Dosen UNKA Sintang. Rekan kami yang juga Dosen disitu ikut menyusun amdal tersebut,” Ungkap Sopian, S.Sos

Sopian, S.Sos melanjutkan dengan menunjukan bukti foto dilapangan dan masyarakat yang jadi korban, yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. ”Semua pelanggaran yang dilakukan perusahaan ada buktinya, dan masyarakat yang lahannya digusur perusahaan silahkan berdiri satu persatu,” pinta Sopian.

Suasana rapat Yakonmas menjadi tegang, tatkala Sopian baru saja membeberkan dua bukti, pihak mediator pertemuan (Kemenkumham) yang sejak awal berat sebelah spontan memotong pembicaraan tersebut. ”Ibu dengar dulu laporan masyarakat, dengarkan dulu semua aduan masyarakat, supaya kami tidak disebut mengada-ada, ini semua fakta yang sebenarnya terjadi, kami ini dari kampung, jauh–jauh datang ke sini dengan biaya mahal untuk mengadu, tolong hargailah aduan kami masyarakat, kalau begini ada apa?” teriak Tajan sambil mengebrak meja moderator. Kendati demikian suasa kembali terkendali. Namun, Tak lama berselang suasana kembali memanas, akibat kesempatan untuk bicara jujur sengaja diabaikan pihak perusahaan.

Antonius Sutarman, S.Pd mengatakan, semua orang tahu kalau PT. SHP baru mengantongi ijin lokasi, namun sudah melakukan pembersihan lahan. ” Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum kok diam membisu dan membiarkan sepak terjang perusahaan tersebut,” tanya Sutarman sedikit heran.

Ia menambahkan, saat pembebasan lahan, pihak perusahaan telah melakukan pembohongan publik ke masyarakat, perusahaan menyampaikan ke masyarakat kalau HGU hanya berlaku 30 tahun, setelah sampai batas waktunya maka lahan akan dikembalikan ke masyarakat lagi. ”Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tidak menjelaskan begitu. Mungkin UU hasil godokan Touke Gendut yang ngomong gituan,” singgung Sutarman seraya menjeling manager PT. SSA & SHP yang duduk di sampingnya.

Dalam melakukan pembebasan lahan, sambung Sutarman, perusahaan tidak menyampaikan batas – batas wilayah dan koordinat lahan yang dibebaskan kepada masyarakat. ”Perusahaan main cat saja, tanpa ada konfirmasi dengan para pemilik lahan. Ini jelas pelanggaran, kehadiran perusahaan jadi sumber konflik di masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum hanya diam, duduk manis berpangku tangan tanpa ada tindakan apapun,” ujar Bang Man sedikit geram.

Leni Marlina mewakili Gender, Perempuan dari Paguyuban Dayak Uud Danum mengaminkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. ”Pada prinsipnya, kita tidak pernah menolak perusahaan dan investasi, kecuali perusahaan yang merugikan masyarakat setempat dan melanggar ketentuan. ”Dalam aturan sudah dijelaskan tidak boleh dibibir pantai, tapi nyatanya perusahaan menggusur lahan di pinggiran pantai,” imbuhnya.

Sementara, Aswin perwakilan dari BPN prov kalbar mengatakan bahwa PT. SSA dan SHP belum mengantongi ijin HGU. ”Ijin HGU belum keluar, perusahaan baru mengantongi ijin lokasi, untuk pembebasan lahan, setelah habis berlakunya harus diperpanjang,” kata Aswin seraya menjelaskan mengenai ijin lokasi untuk pembebasan lahan lama nya 3 tahun.

Menyangkut aduan masyarakat yang ada di lacinya, Perwakilan dari Komnas HAM Kalbar mengaku menyurati pihak perusahaan, namun belum ada tanggapan. Malah kita sempat memanggil pimpinan perusahaan tapi tidak juga hadir. Selanjutnya pihaknya dikatakan meminta penjelasan terkait laporan masyarakat ke Pemkab Sintang, jawaban yang didapat jauh dari harapan.

Disisi lain, sekalipun bukti sudah didepan mata, tetapi pihak perusahaan yang dikomandoi oleh Markus, lewat silat lidahnya tetap meolak tuduhan tersebut. ”Semua yang perusahaan jalankan sudah sesuai aturan. Sejak awal masuk kita telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada, mulai sosialisasi, pembebasan lahan, pembahasan AMDAL, dan Lainnya. Pro kontra itu biasa, yang jelas kami telah melalui prosedur,” elaknya.

Soal, laporan dan aduan masyarakat, Manager Corparate Social Responsibility (CSR), Yohanes Supriadi mengatakan telah melakukan pengecekan. ”Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan merugikan masyarakat, kami yang akan menangani duluan. Sejauh ini, belum ada menerima aduan secara resmi. Pro kontra sudah hal yang lumrah. Laporan itu tidak semua benar,” kilahnya enteng.

Usai pertemuan, ditanyai lebih lanjut mengenai sejumlah lahan masyarakat yang dicaplok dan digusur perusahaan dengan disertai bukti foto lapangan dan masyarakat korban yang turut hadir dalam pertemuan Yohanes enggan berkomentar. ”Nanti lah ya,” kata Yohanes sembari berlalu.  (TIM)

 

(dibaca 1374 X)