Rakerda BKKBN Kalbar Jadi Momentum Bangkitkan Program KKBK

| Share on Facebook
bkkbn
Mustar, Kaper BKKBN Kalbar (ft.bkkbn.go.id)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar di fuction hall salah satu hotel di bilangan  Jalan Budi Karya Pontianak beberapa waktu lalu dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar Cornelis. Kegiatan Rakerda yang bertujuan meningkatkan komitmen para pengelola Program KKBPK untuk mewujudkan target sasaran tahun pertama RPJMN dan RESTRA BKKBN 2015-2019 tersebut mengusung tema “Melalui RAKERDA Kita Optimalkan Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Huna Mewujudkan Target Sasaran Tahun Pertama RPJMN dan Renstra Tahun 2015-2019”. 

Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kalbar sekaligus Ketua Panitia Rakerda Drs.Mustar, S.E., M.M. menuturkan, Rakerda akan membahas, mengidentifikasi, dan mengkaji keberhasilan serta kendala apa saja yang sering dihadapi dalam pengelolaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga Tahun 2014. Kemudian, selanjutnya akan merumuskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembngunan Keluarga Tahun 2015.

Secara nasional berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, kata Mustar, dalam sepuluh tahun terakhir mulai dari 2010 sampai 2014, banyak target sasaran RPJMN dan RESTRA Periode Tahun 2005 s/d 2010 serta Periode Tahun 2010-2014 tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena lajunya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dari 1,4% per tahun menjadi 1,49% per tahun.

Kondisi itu, lanjutnya, disebabkan oleh stagnannya pencapaian Total Fertility Rate (TFR) pada angka 2,6 Per-Perempuan usia reproduksi selama 10 tahun (2002-2012) stagnansi TFR nya akibat dari pencapaian Contracetive Prevalance Rate (CPR)meningkat sangat kecil menjadi 0,5%,selama 5 tahun pada periode tersebut atau hanya naik 0,1% setiap tahun dari 57,4% (Se-DKI 2007) enjadi 57,9% (Se-DKI 2012).

“Dengan disahkannya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wajib menyediakan payung hukum yang kuat dalm rangka meningkatkan kinerja program KKBK terutama di lapangan. Maka, Rakerda ini dapat menjadi momentum kebangkitan program KKBK di Provinsi Kalbar,” harap Mustar dalam Rakerda yang dihadiri oleh unsur Forkompinda Kalbar, yakni Gubernur Kalbar, Pangdam XII/TPR, Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, Kepala PT Pontianak, Ketua DPRD Kalbar, Danlanud Supadio, Danlanal Pontianak dan Ketua TIM Penggerak PKK Kalbar.  (Syaiful)

(dibaca 445 X)