Resmikan KAT SKP, Cornelis: Semua Departemen Terlibat

| Share on Facebook

IMG-20170207-WA0024

LENSAKAPUAS, LANDAK – Gubernur KalbarDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... » CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », mengharapkan agar semua Departemen maupun non Departemen di Republik Indonesia terlibat dalam memajukan Komunitas Adat Terpencil (KAT), sehingga taraf hidup warga bisa maju lebih cepat. “Semua (Departemen maupun non Departemen) harus berperan untuk memajukan KAT, jangan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sosial,” ujar Cornelis, ketika meresmikan penempatan 40 Rumah warga Komunitas Adat Terpencil Sungai Kumpakng Permai (SKP), RT Bolong, Dusun Belangiran, Desa Kumpang Tengah, Kecamatan Sebangki, Kabupaten LandakKarolin MN Potensi Calon Tunggal di Kab.Landak. Lanjut Baca ... ». Selasa (7/2).

Ketika memberikan sambutan, Cornelis didaulat untuk memberikan nama komplek pemukiman tersebut dengan nama Sungai Kumpang Permai, dengan makna Sungai , biar tetap ada air. Air merupakan air kehidupan, tanpa air kata Cornelis, manusia tidak bisa hidup. “Tolong sesuai dengan komitmen, kita menjaga gunung, kita menjaga hutan dan bukit. Airnya harus tetap mengalir,” ujar Cornelis yang juga Gubernur Climate Forest tersebut.
Diungkapkan Cornelis, bahwa sebenarnya nama yang akan diberikan adalah Jalisco atau Jalan Palis Nu’ Cornelis, tetapi nama tersebut diurungkannya karena nanti akan mengubah sejarah sehingga tetap bernama Sungai Kumpang.

Usai penandatanganan prasasti oleh Gubernur Kalbar Cornelis dilakukan pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar Ny. Frederika Cornelis. Pada kesempatan itu Gubernur Cornelis dan Ny. Frederika juga menyerahkan bantuan kepada warga, berupa peralatan hidup dan bibit tanaman.

Terkait pengelolaan, mengapa harus melibatkan semua unsur departemen maupun non departemen. Cornelis memaparkan agar kemajuan taraf hidup tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi menyangkut seluruh bidang, baik ekonomi, sosial, kesehatan dan infrastruktur serta pendidikan. Pengelolaan pun harus dengan baik dan terintegrasi, “Jangan jalan sendiri, semua departemen non departemen terlibat, jangan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sosial,” ujar Cornelis.

Kepada masyarakat setempat, mantan Bupati Landak itu mengingatkan agar jangan mudah terprovokasi apalagi yang tinggal di KAT adalah Suku Dayak dan Melayu. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengingatkan agar tetap menjaga keharmonisan dan jangan ikut aliran intoleran yang mau merubah Pancasila menjadi paham radikal. “Kalian sudah hidup bersama ratusan tahun, jangan gara-gara jin kafir yang intoleran datang memprovokasi lalu berkelahi, urus saja agama masing-masing”, ujar Cornelis. Selain itu, agar warga yang menempati rumah tersebut untuk tetap menjaga dan rumah tersebut jangan dijual karena itu bantuan pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Cornelis menyarankan agar pemukiman ditanami sayuran dan buah-buahan, minimal untuk kebutuhan keluarga.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar Yuline Marhaeni, mengatakan Rumah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Kumpang Tengah Kecamatan Sebangki. Berasal dari Dipa tugas perbantuan Dinas Sosial Provinsi Kalbar 7 Desember 2017

Tujuan pembangunan KAT ini menurut Yuline, untuk pemberdayaan sosial dan mengembangkan kemandirian agar warga mampu mengembangkan kebutuhan dasarnya.

Direktur pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial RI, Hasbullah, mengatakan ini adalah salah satu program Kementerian Sosial.

Saat ini sudah 3061 KK yang masuk program KAT, termasuk di Desa belangiran Kumpang Tengah. 40 kk. Jenis bantuan pemberdayaan 3 tahun. Kategori 2 pemberdayaan 2 tahun. Dan ini secara teori adalah pemberdayaan Eksitu dibawa dari habitatnya keluar. Kalau pemberdayaan di tempat asal insitu. Di Bolong juga Akan ditempatkan pendamping profesional untuk mengakselerasi proses pemberdayaan pembabgunan bersama pemerintah.

“Kadis sosial Kabupaten Landak silakan melakukan pemetaan lokasi mana data baru. Pendekatan pemberdayaan bersifat integratif holistik pemenuhan hak sipil warga dengan kerjasama dengan dinas dukcapil seperti urus KK KTP, akte kelahiran, BPN untuk urus serfifikat hak milik lahan warga,” ujar Hasbullah.

Selain di Landak, KAT juga akan dibangun di kabupaten Bengkayang. Hasbullah mengeluhkan tersendatnya program inikarena banyaknya kawasan hutan lindung, seperi di suku anak dalam di jambi. Kerjasama dengan non departemen juga melalui dana CSR PLN untuk bangun jaringan listrik di sini. “Kita sudah ngosiasi dengan PLN agar KAT yang ada di seluruh Indonesia di bantu paling tidak dengan solar sell.”ujar Hasbullah.

Penjabat Bupati Landak Jakius Sinyor, mengingatkan agar warga yang menempati untuk merawat baik-baik pemukiman. Di Kabupaten Landak, penyelenggaran KAT sudah berjalan 4 tahun sejak 2012-2016, diantaranya di Senangen Meranti 36 kk, rt Nanggon 30 kk di Sebangki. Dusun Entuai 59 kk Desa Nyari Air Besar dan 40 kk desa kumpang Tengah Sebangki.

Jakius yang juga Kepala Dinas PU Pera Provinsi Kalbar menjelaskan, kondisi infrastruktur landak 76 persen, dalam kondisi mantap. Tinggal 36 persen akan diselesaikan 5 tahun ke depan. Sedangkan dari 156 desa di Landak, masih 73 desa tertinggal. “Harapan kita lima tahun ke depan pembangunan berjalan dengan baik di Kabupaten Landak,” ujar Jakius. (humasprov)

(dibaca 242 X)