Rusak Tata Niaga Gula, Koalisi LSM Laporkan Pejabat dan 2 Pengusaha

| Share on Facebook
Koalisi LSM Bersatu gelar Konferensi Pers Terkait Penyebab rusaknya Tata Niaga Gula Kalbar (foto:fauzi)

Koalisi LSM Bersatu gelar Konferensi Pers Terkait Penyebab rusaknya Tata Niaga Gula KalbarHari Pertama Kapolda Baru Kalbar Ngantor. Lanjut Baca ... » (foto:fauzi)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalimantan Barat Bersatu bakal melaporkan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemprov Kalbar, Instansi vertikal dan dua pengusaha gula berinisial AS dan M yang melanggar peraturan tentang Tata Niaga Gula ke Polda Kalimantan Barat. Hal tersebut diungkapkan Sy. Usmas Almuthahar, Ketua  Koalisi LSM Kalbar Bersatu  di Sekretariat Koaliasi yang beralamat di  Komplek Perdana Square  Kota Pontianak.  “Dua puluh (20) LSM yang tergabung dalam koalisi, pada  Senin (21/10) nanti, akan melaporkan pejabat dan pengusaha tersebut ke Polda,” ungkap Usman Almunthahar.

Adapun pejabat yang dilaporkan, kata dia,  yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalbar dan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak.  “Dua institusi ini akan kami laporkan, beserta pejabat-pejabat terkait. Sebab, di 2 institusi inilah yang  jadi penyebab rusaknya tata niaga gula di Kalbar,” tuding Usman.

Dilanjutkannya, Selain pejabat, koalisi juga akan melaporkan dua pengusaha gula berinisial AS dan M yang selama ini diduga sebagai pemain gula illegal. Pihak Kepolisian, kata dia, sudah mengantongi keterlibatan dua pengusaha tersebut. “Kedua pengusaha ini menjadi pemicu terjadinya kerusakan sistem tata niaga gula dan berperan besar dalam praktik penyelundupan gula rafinasi di Kalbar,” bebernya.

Akibat  perbuatan pejabat dan dua pengusaha tersebut, tambah Usman, masyarakat Kalbar yang mengkonsumsi gula  tidak layak konsumsi itu, akan terancam kesehatannya.  “Negara dirugikan ratusan miliar rupiah dari sektor penerimaan pajak negara. Selama 16 bulan saja negara dirugikan Rp. 156miliar, “ ungkapnya

Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk melakukan proses hukum terhadap pejabat maupun pengusaha yang diduga terlibat itu. “Kami selaku Koalisi, akan mengawal kasus ini hingga ke proses peradilan,”tandasnya (alam/fauzi)

(dibaca 888 X)