Sidang Kasus Korupsi Genset Bandara Rahadi Oesman Ketapang

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Sidang kasus Tipikor terkait proyek pengadaan mesin genset 250 KVA Bandara Rahadi Oesman Ketapang senilai Rp 1,7 miliar yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013, di PN Pontianak pada Senin (14/3) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh JPU ada 3 orang, salah satunya Kepala Bandara Usdek Luthermand ST yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut.

Menurut PMK No 190/PMK.05/2012 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Pada pasal 9 PMK tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Menyusun DIPA
  2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
  3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
  4. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
  5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
  7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dimana untuk 1 DIPA KPA menetapkan:
  1. 1 (satu) atau lebih PPK; dan
  2. 1 (satu) PPSPM.

Dalam kesaksiannya di persidangan PN Pontianak, Senin (14/3) sore, Usdek menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dan wewenang KPA, ia pun mengelak ketika dicecar hakim mengenai beberapa hal yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang dia, termasuk tidak mengetahui pejabat yang menandatangani surat perintah membayar ( SPM) dalam proyek tersebut. Begitupun halnya dengan penetuan HPS  (Harga Perkiraan Sendiri), dirinya mengaku juga tidak terlibat.”Itu ada pejabatnya yang menandatangani SPM, bukan saya,” kata Usdek.  Ditanya siapa pejabat dimaksud, ia pun enggan menyebutkan secara gamblang pertanyaan Hakim Ketua.  Kepala Bandara Ketapang itu lalu menjelaskan bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Mendapat jawaban tersebut, Hakim Ketua yang memimpin persidangan kemudian membeberkan soal kasus tersebut.  “Benar, pekerjaannya memang sudah selesai. Yang menjadi permasalahannya, pengadaan genset yang seharusnya nilai normalnya Rp350 juta, tapi dalam proyek tersebut menjadi Rp800-900an juta. Itu permasalahannya. Harga pasarannya semua orang tahu, kok bisa jadi segitu,” kata Hakim Ketua membungkam ketidaktahuan Kepala Bandara Rahadi Usman yang menjadi KPA dalam proyek itu.

“Yang menandatangani SPM itu Pak Budiman, kalau saya bendahara saja,” jawab Saksi Bendahara Pengeluaran pertanyaan hakim yang ikut memberi kesaksian dalam sidang tersebut.

Adapun kerugian negara dalam kasus tersebut, terjadi mark up atau penggelembungan nilai pada pengadaan genset senilai Rp 622 juta, dengan terdakwa Agus Sutikno selaku PPK proyek, Geger  selaku Direktur CV Prinka Kreasitama pemenang tender pengadaan genset, dan Soetopo selaku Direktur CV Pensivas, sebagai Sub Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan utama atau keseluruhan. (Novi)

(dibaca 300 X)