Sidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang

| Share on Facebook
Sidang sengketa Informasi di raung rapat Dishubkominfo Kalbar, Selasa (4/8)

Sidang sengketa Informasi di raung rapat Dishubkominfo Kalbar, Selasa (4/8)

LENSAKAPUAS, KUBU RAYAPleno Penetapan Hasil Pilkada KKR Diwarnai Aksi Protes. Lanjut Baca ... » Komisi Informasi Publik (KIP) Kalbar, Selasa (4/8) menggelar sidang perdana sengketa informasi di ruang rapat Dinas Perhubungan dan Kominfo Kalbar, Jalan Adisucipto Kubu Raya.

Sidang dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas Pemohon tersebut dipimpin oleh Chatarina Pancer Istiayani selaku Ketua Majelis Komisioner dan didampingi Hawad Sriyanto dan Sy. Muhammad Herry selaku Komisioner Anggota. “Karena Pemohon sudah hadir, walaupun pihak termohon dari PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain, sidang tetap dilanjutkan,” ujar Chatarina seraya mengetuk palu sidang.

Usai memeriksa identitas Pemohon, Ketua Komisioner selanjutnya meminta Pemohon untuk menyebutkan poin tuntutan yang diajukan kepada badan publik. “Pemohon sudah memenuhi syarat kelengkapan dan tata cara . Silahkan saudara Pemohon untuk menyampaikan apa saja yang menjadi tuntutan Pemohon dan alasan meminta informasi publik tersebut,” pinta Chatarina kepada Pemohon.

Florensius Boy selaku Pemohon dalam keterangannya mengungkapkan bahwa dirinya mengajukan permohonan sejumlah dokumen informasi publik tersebut untuk kepentingan penyebarluasan informasi dan menjamin hak Pemohon sebagai warga negara, dan sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas realisasi program maupun keuangan.

“Indonesia adalah negara hukum. Dalam konstitusi kita memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, serta memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Dan UU Keterbukaan Informasi Publik juga telah mengatur hal ini,”  jelasnya kepada Majelis Komisioner.

Boy juga menjamin bahwa apabila Majelis Komisioner mengabulkan tuntutannya itu, ia akan menggunakan informasi publik yang diperoleh sesuai tujuan permohonan sebagaimana ia sampaikan. “Saya menjamin akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh melalui sarana media yang ada, sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat,” tegasnya.

Usai mendengar point tuntutan Pemohon beserta alasannya, Ketua Komisioner membacakan surat klarifikasi yang disampaikan oleh Direksi PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Pontianak, kemudian menunda sidang. “Karena Termohon tidak bisa hadir hari ini, maka sidang akan dijadwalkan kembali besok pagi pada waktu dan tempat yang sama,” tandas Chatarina.

Adapun sejumlah dokumen informasi publik yang diminta Pemohon, yakni Copy Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan SPAM Instalasi Pengelolaan Air (IPA) IV PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak dengan perusahaan pelaksana yang dikerjakan Tahun 2014 beserta beberapa dokumen pendukung lainnya.  (Novi/Ifoel)

(dibaca 744 X)