Sidang Praperadilan Kasus Orang Utan

| Share on Facebook

 

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Kuasa hukum tersangka Hanafi dan Ignasius menempuh jalur prapradilan, karena penangkapan klien mereka oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan dinilai tidak sah.

Andel, S.H. M.H., Usman Juntak, S.H. M.H., Alfonso Girsang, S.H., Videlis Mustahir, S.H., dan Nikolas Raffael Kilikily,S.H., selaku kuasa hukum tersangka membacakan praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (25/11), menyatakan bahwa apa yang dilakukan termohon, yakni BKSDA Kalbar yang menangkap kliennya adalah perbuatan sewenang-wenang.

“Klien kami ditangkap, hanya berdasarkan pemberitaan sebuah di media cetak lokal, tanpa adanya laporan kejadian serta tidak didasarkan dengan bukti awal, sesuai pasal 17 KUHP.  Klien kami tidak membunuh atau memperjualbelikan orang utan, melainkan hanya memakan orang utan yang sudah menjadi bangkai atau setelah orangutan itu mati baru dimasak,” tegas Andel.

Ia menjelaskan, orang utan tersebut ditemukan oleh warga yang bernama Lomang di lahan pertanian  milik warga, bukan di kawasan hutan konservasi. “Orang utan itu sudah menjadi bangkai, dan bukan unsur kesengajaan membunuh orang utan tersebut,” terang Andel.

Dilanjutkannya, dengan ditemukan orang utan yang sudah mati itu, menurut Andel, BKSDA hanya menutupi.  “Ibaratnya, mereka `kebakaran jenggot` karena dinilai lalai, sehingga menangkap warga yang telah memakan bangkai orangutan itu,” tuturnya.

Ditegaskan Andel, tidak sahnya penangkapan tersebut karena penangkapan kliennya tidak disertai surat izin ketua PN Pontianak. “PPNS BKSDA juga tidak berkoordinasi dan melibatkan Penyidik Kepolisian Daerah Kalbar,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya meminta Majelis Hakim PN Pontianak yang dipimpin oleh Erwin Tjong agar mengabulkan praperadilan pemohon. Karena penahanan kliennya dinilai tidak sah dan meminta Majelis Hakim menghukum termohon (BKSDA) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Dilain sisi, Penasihat Hukum BKSDA Kalbar, Rudi Priyanto, S.H., menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan PPNS BKSDA sudah sesuai prosedur. Menurutnya, surat penahanan terhadap kedua tersangka sudah melibatkan penyidik Ditreskrimsus Polda KalbarKapal Kargo Express Angkut 19 Kg Ganja Kering. Lanjut Baca ... ». “Sebenarnya, yang melakukan penangkapan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar bukannya BKSDA,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, dalam sidang praperadilan tersebut hanya mempersoalkan proses penangkapan terhadap kedua tersangka, dan belum masuk pada pokok perkara.  “Yakni, bagaimana kronologis orang utan itu sampai dimasak oleh kedua tersangka,” tandasnya. (cece)

(dibaca 609 X)