Solmadapar Tuntut Pemerintah Pro Rakyat

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, PONTIANAK –  Dalam hal mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diminta oleh Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat Kalbar (SolmadaparUnjuk Rasa Solmadapar Buat Kapolda Baru. Lanjut Baca ... ») tidak sesuka hati. Tetapi harus pro rakyat dan tidak melanggar HAM.

“Undang-undang No.39 tahun 1999, seharusnya bisa menjamin Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar. Namun masih banyak kebijakan yang melanggar hak-hak dasar rakyat, khususnya di Kalbar. Yang kita angkat isu HAM tentang korupsi, terkait kenaikan harga BBM yang katanya meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dari sektor konsuntif ke sektor produktif, hanya alasan,” ungkap Bagus Sekjen Solmadapar ketika aksi belum lama ini.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang mereka miliki, harga minyak dunia mengalami penurunan dilevel USA$63,05 per barel ($1=Rp 12.334, 1 barel = 159 Liter). Artinya harga minyak mentah saat ini adalah Rp. 4.890,935 ditambah biaya produksi 31,8% dari harga acuan minyak dunia tahun 2013, yaitu Rp.1.555,317 jadi perliter Rp.6.446,253. “Dengan harga Rp.6500 saja pemerintah sudah meraup untung yang besar,” kata Bagus.

Menurut dia, harga BBM saat ini sangat menyengsarakan rakyat. “Ini menjadi pemicu naiknya harga kebutuhan bahan pokok dan biaya hidup rakyat  Yang seharusnya itu, pemerintah menaikan pajak pengusaha asing agar lebih produktif dari pada mengorbankan rakyat,” tegasnya.

Dikatakan Bagus, adapun untuk pelanggaran HAM terberat adalah korupsi, karena membunuh rakyat secara perlahan – lahan. “Ironisnya, justeru dari kalangan legislatif, yudikatif, eksekutif dan kepolisian menjadi penyumbang angka tikus – tikus kantor,” tambahnya.

Terkait rencana Presiden Jokowi menaikkan gaji pejabat di pemerintah daerah, Sekjen Solmadapar itu mengatakan bahwa sebenarnya belum layak gaji kepala daerah dinaikan, karena kinerjanya belum baik khususnya di Kalbar.

Begitupun halnya persoalan TKI, sebagai devisa negara terbesar seharus diperhatikan. “Faktanya TKI seperti dijadikan babu oleh pemerintah sendiri dan negara penampung. Banyaknya pembiaran terhadap nasib TKI yang menjadi pelanggaran HAM,” kata Bagus. Untuk itu, Solmadapar menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan BBM, hukum seberat-beratnya para koruptor, menghentikan kekerasan terhadap para demonstran, dan mensejahterakan TKI. (cece)

(dibaca 311 X)