Sosialisasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Kalbar

| Share on Facebook

dasLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Sosialisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu di DAS Kapuas dan DAS Sambas tahun 2014 yang berlangsung di salah satu hotel di Pontianak beberapa waktu lalu dibuka  oleh Kepala Balai DAS Kapuas Ir. Sri Handayaningsih, M.Sc.

Dalam keterangannya, Sri Handayaningsih menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mensosialisasikan buku RP DAS Terpadu, DAS Sambas dan DAS Kapuas. “Di situ  ada identifikasi masalah, kemudian merangkum isu-isu penting yang harus diselesaikan dalam penanganan DAS, kemudian rekomendasi  arahan kegiatan-kegiatan Satker SKPD. Yang terpenting,  kita mendorong komitmen semua. Permasalahan DAS itu harus kita selesaikan bersama,” ujar Sri.

Selanjutnya, kata dia, isu yang diangkat adalah mengenai degradasi lahan dan kualitas air. “Kualitas air kita memang memburuk,  asin. Sudah banyak sedimentasi akibat konversi lahan dan lain sebagainya,” ungkap Sri. Untuk itulah pihaknya mendatangkan narasumber dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan DAS Terpadu.

Dalam paparannya, narasumber kegiatan Ir. Lilik Yuliarso selaku Regional Fasilitator Strenght Community Based Forest and Watershed Management (RF SCBFWM) BP DAS Dodokan Moyosari NTB menuturkan, mengenai proses penyusunan Raperda Pengelolaan DAS Terpadu di NTB sudah selesai. “Sekarang  kita sedang memproses untuk penyusunan Perdanya,” kata Lilik.

Rangkaiannya, jelas Lilik, diawali dengan menyelesaikan penyusunan dokumen kemudian ditindak lanjutkan dengan penyusunan naskah akademis, setelah itu baru proses penyusunan Raperda. “Pengalaman kami selama melaksanakan kegiatan di Provinsi NTB, alhamdulillah…saat ini sudah pada proses Perda. Jadi harus ada inisiatif awal dari legislatif ataupun eksekutif.

“Kalau inisiatif eksekutif biasanya lebih banyak koreksi dari legislasif karena sangat teknis, tetapi kalau prosesnya dari legislatif itu akan lebih mulus karena mereka inisiatif sendiri.  Itulah yang kita coba sampaikan ke BP DAS Kapuas, supaya nantinya kalau bisa Raperda tentang Pengolahan DAS di Kalbar ini, hasil inisitif dewan,” tandas Lilik. (novi)

(dibaca 436 X)