Stakeholders Teknis Kalbar Dapat Pelatihan Soal Redd+

| Share on Facebook
Yani Septiani (foto:novi)

Yani Septiani (foto:novi)

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Dalam pelaksanaan REDD +,  NRDC didukung oleh Pusat Diklat Kehutanan mengadakan kegiatan pelatihan kepada sejumlah stakeholders Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu, 22 Januari 2013.

Panitia kegiatan, Yani Septiani mengatakan Tim NRDC  mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam peningkatan kapasitas SDM termasuk dalam isu REDD+ dan perubahan iklim

Pelatihan Perubahan Iklim dalam kerangka Kebijakan dan Implementasinya, kata Yani, ada 4 tujua. “Pertama membangun kesamaan persepsi atas konsep pengurangan emisi GRK dalam skema REDD+ agar dapat dirumuskan dalam kebijakan yang tepat baik di pusat maupun di daerah. Kedua, meningkatkan pemahaman bagi para stakeholder terkait terutama para pengambil kebijakan dalam REDD+ untuk menjamin singkronnya kebijakan dengan implemantasinya di lapangan. Ketiga, Mensosialisasikan perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan negosiasi, kebijakan internasional, nasional, sub-nasional  dan implementasi tingkat tapak dari REDD+ dan kemudian menarik pelajaran dari padanya. Keempat, meningkatkan kapasitas para pengambil keputusan terkait dengan implementasi REDD+ sehingga dapat merumuskan Strategi dan Rencana Aksi dengan tepat dalam rangka pencapaian target penurunan emisi sektor kehutanan,” terang Yani.

Sasarannya, lanjut Yani, agar tercapai kesamaan pemahaman tentang isu perubhan iklim khususnya REDD+ dan terjadinya sinergi antar stake holder pusat, daerah dan pengembang proyek sehingga dapat menjamin terlaksananya implementasi konsep REDD+ ditingkat lapangan. Dengan demikian peran sektor kehutanan dalam isu perubahan iklim dapat dirumuskan dalam kebijakan yang didasari pada pemahaman konsep yang benar dari tingkat tapak (project), daerah (sub-national) dan pusat (national).

“Kelompok sasaran dari pelatihan ini adalah para steke holder penting yang berpengarugh pada pengambil kebijakan di pusat, daerah (Propinsi dan Kabupaten) serta pengembangan proyek.  Para pengambil keputusan ini meliputi dari unsur Pemerintah (Pusat, Pemda da Para Kepala Dinas) dan unsur  Legislatif (DPRD baik yang tengah menjabat maupun para Calon Legislatif) dari berbagai partai politik. Sinergi antara pare stakeholder ini merupakan hal penting agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kaedah-kaedah yang memenuhi kriteria skema pengurangan emisi melalui REDD+,” jelasnya.

Dilanjutkannya, untuk materi pelatihan terdiri dari : Peran Hutan dan Perubahan Iklim, Memahami Konteks Internasional dan Negosiasi REDD+, REDD+ dan Implementasinya, Kebijakan Nasional REDD+ (Dari Komitmen Global ke Kebijakan Nasional), Pelaksanaan REDD+ di Tingkat Tapak (Proyek).

“Pelatihan ini dimasudkan juga untuk memperkaya Modul Pelatihan yang telah dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi selama pelatihan. Dengan demikian modul pelatihan ini akan selalu berkembang dan selanjutnya dapat digunakan oleh berbagai lembaga untuk tujuan yang sama baik di daerah, pusat, maupun di negara-negara lain yang mempunyai potensi pengembangan REDD+ yang sama dengan Indonesia,” tandas Yani Septiani (novi)

(dibaca 1747 X)