Suyanto : Aneh, Kayu Kantongi Ijin IPK di ‘Police Line’ ?

| Share on Facebook

kayu melawi

Lahan PT. AHK 1.000 Ha Juga Terkena Segel ‘Garis Kuning Polisi’

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Terkait pemasangan ‘police line’ pada lokasi penyimpanan kayu tebangan ( log post) di dalam lahan perkebunan sawitSawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... » PT Adau Hijau Lestari (AHL) yang berada di Melawi, pihak perusahaan menyatakan siap bekerjasama dengan pihak kepolisian terutama polres Melawi.

Administratur PT AHL Suyanto menjelaskan bahwa sebelumnya keberadaan kayu dilokasi tersebut berasal dari tebangan yang dilakukan pada tahap pembukaan perkebunaan sawit. Kemudian, kayu hasil tebangan PT. AHL diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat setempat dengan izin pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Melawi (IPK 522/35 tahun 2014), supaya bermanfaat.

“Pemanfaatan kayu kami serahkan pada masyarakat setempat, sesuai dengan komitmen masyarakat akan mendapatkan sharing fee dari nilai kayu, ini adalah kerjasama awal yang dibangun dengan masyarakat,” kata Suryanto dalam release di Pontianak, Minggu, 18 Januari 2015.

Anehnya, kata dia, kayu yang sudah jelas memiliki izin IPK dari dinas berwenang itu malah di’police line’ oleh pihak kepolisian Polres Melawi, karena diduga kayu tebangan tersebut dilakukan tanpa izin. “Dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dinyatakan bersalah tapi ada izin, dinyatakan tak bersalah, tetapi terlanjur dianggap bersalah.”

Dikatakannya, dampak dari pemasangan ‘police line’, terhentinya aktifitas pemanfaatan kayu yang menyebabkan ratusan pekerja yang merupakan warga setempat tidak  mendapat penghasilan.

Beberapa desa yang berada di sekitar izin IPK, sebut Suyanto, meliputi Desa Bata Luar, Desa Durian Jaya dan beberapa desa lagi. “Para pekerja yang kehilangan pendapatan hingga saat ini berharap agar persoalan cepat selesai, dan dapat kembali bekerja seperti biasa,” tuturnya. Kemudian, sambung Suyanto,  persoalan itu juga berdampak pada terhambatnya kegiatan pembangunan plasma di lokasi yang telah memiliki izin IPK, sehingga pembagian area plasma kepada masyarakat jadi terlambat.

Dijelaskan Suyanto, saat ini proses pembersihan lahan PT. AHL yang mengantongi ijin lokasi seluas 5.150 hektar itu terus berjalan. “Kurang lebih 1.000 hektar yang dipolice line. PT. AHL dalam aktifitas perkebunan telah mengantongi IUP, ILOK, HGU dan izin prinsip lainya,” ulasnya.

Menegaskan penjelasan administratur perusahaan, Kuasa hukum PT AHL Widi Cakrawan, S.H. menandaskan bahwa semua izin yang ditentukan dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit telah dipenuhi oleh PT. AHL Termasuk izin untuk pemanfaatan kayu. Kendati demikian, pihaknya siap bekerjasama dengan kepolisian untuk segera  menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami hormati pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami terbuka dan siap bekerjasama untuk penyelesaian masalah ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Widi.

Bentuk kerjasama dimaksud, salah satunya ditunjukan dengan memberikan pinjaman mobil perusahaan kepada pihak kepolisian ketika mempolice line lahan yang sudah ada izin IPK tersebut. (cece)

(dibaca 1154 X)