Telan Dana Rp8,074 Miliar, Proyek Penahan Gelombang Pantai Pasir Panjang Asal – Asalan

| Share on Facebook

foto berita pasir panjang

Budi Gautama : DPD KWRI Kalbar Akan Laporkan Secara Resmi Ke Tipikor Polda & Kejati

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Proyek pembangunan penahan gelombang pantai atau dikenal dengan istilah breakwater milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan I senilai Rp8,047 Miliar yang berada di wilayah pesisir pantai Pasir Panjang Kota Singkawang, Kalimantan Barat dikerjakan asal-asalan.

Berdasarkan pantauan Tim Investigasi DPD KWRI Kalbar di lapangan, pengerjaan proyek miliaran rupiah oleh perusahaan jasa konstruksi yang berdomisili di Pontianak itu terdapat sejumlah kejanggalan.

“Proyek tersebut dijaga sejumlah preman. Saat Tim kami mengambil gambar dokumntasi sempat dihalang-halangi oleh preman. Selain itu, material yang digunakan juga tidak layak alias kotor, bercampur tanah, batu yang dipakai juga banyak yang kecil-kecil,” ungkap Budi Gautama, S.Kom, Sekretaris DPD KWRI Provinsi Kalimantan Barat kepada LensaKapuas, Senin (01/04/2017).

Dijelaskan Budi, bahwa dalam proyek tersebut materil yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi standart yang seharusnya. “Pasirnya banyak bercampur bunga tanah. Ini yang kami lihat langsung di lokasi kegiatan, bukan mengada – ada,” tegas dia.

Kalau melihat fisiknya, lanjut Budi, sangat diragukan sekali kualitasnya. “Rawan sekali pecah. Kami kuatir proyek tersebut tidak bertahan lama, padahal proyek itukan tujuannya untuk menahan gelombang,” terangnya.

Atas temuan pihaknya tersebut, DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kalimantan Barat menilai pihak BWS Kalimantan I Provinsi Kallimantan Barat khususnya PPK yang menangani pekerjaan tersebut tidak transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pernyataan Sekretaris DPD KWRI Kalbar itu sangat beralasan. Selain pengalaman langsung pihaknya, dia juga kerap mendengar keluhan dari sejumlah wartawan lainnya yang menyebut akses informasi di Balai Wilayah Sungai Kalimantan I sangat tertutup. Padahal, kata dia, sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang. Lanjut Baca ... », maka setiap lembaga pemerintahan atau badan publik maupun kegiatan yang menggunakan keuangan negara bersumber dari APBN atau APBD wajib memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat, bukan sebaliknya.

Hal tersebut dikatakan Budi Gautama berdasarkan apa yang ia alami saat mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari informasi data terkait pekerjaan proyek di lokasi wisata pantai yang sudah cukup familiar bagi warga Kalimantan Barat itu.

Sekretaris DPD KWRI Kalbar itupun mengindikasi, dari hasil temuan investigasi lapangan dan diperkuat dengan sikap tertutup yang ditunjukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dalam proyek tersebut, kuat dugaan terjadi penyimpangan.

Untuk itulah, sambung Budi Gautama, pihak DPD KWRI Kalbar setelah melakukan korrdinasi dengan DPP KWRI Pusat dalam waktu dekat akan melayangkan surat laporan resmi kepada aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap proyek dimaksud. “Kami akan layangkan surat ke Tipikor Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalbar.”

Mengenai prosedur, kata dia, pihaknya sudah mengikuti mekanisme yang ada, yakni dengan melayangkan surat konfirmasi ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat. “Namun hingga berita ini diturunkan, Tim belum mendapatkan respon serta tanggapan dari PPKnya. Intinya kami ingin mengetahui bagaimana sistem perencanaan awal proyek yang bersumber dari APBN murni 2O17 itu dan juga item – item pekerjaannya,” kata Budi.

Langkah yang dilakukan DPD KWRI itu, lanjut Budi, karena Balai Wilayah Sungai (BWS) I tidak pernah menanggapi surat yang dilayangkan terkait pekerjaan untuk berkoordinasi dengan PPK yang menangani pelaksanaan proyek penahan gelombang pantai Pasir Panjang Kota Singkawang itu. “Masyarakat selalu melapor atau mengadu ke DPD KWRI Kalbar,  sebagai sosial kontrol kita wajib menindaklanjuti melalui pemberitaan,”

Selanjutnya, Budi Gautama juga membeberkan soal besarnya kucuran anggaran dana pada tahun 2o17 ini dari pusat untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. “Hampir Triliunan dana APBN  yang masuk ke Kalimantan Barat. Kami bersama lembaga, LSM dan media akan menelusuri kemana saja penyerapannya. Sekali lagi, kami minta agar proyek yang sedang berjalan ini dikerjakan sesuai waktu, sebab resiko jika terjadi putus kontrak atau keterlambatan, maka tahun depannya Kalimantan Barat akan sulit mendapatkan dana lagi. Dan terhadap proyek breakwater ini, tentunya sangat besar sekali manfaatnya bagi warga masyarakat, karena penahan gelombang pantai itu akan menghambat proses sedimentasi serta abrasi pantai,” tandas Sekretaris DPD KWRI Kalbar Budi Gautama. Tim/Red

(dibaca 1526 X)