Terganggu Aktifitas Perusahaan, Warga Desa Layangkan Surat Pernyataan

| Share on Facebook

PicsArt_03-16-11.01.09

LENSAKAPUAS, KETAPANG –  Masyarakat RT 02 / RW 01 Dusun Nipah Malang Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan, Kab Ketapang, Kalbar merasa terggangu dengan adanya kegiatan dari anak perusaan PT BSM Ekologi yang melakukan aktifitas di sekitar pemukiman masyarakat.

Aktifitas perusahaan tersebut, mengakibatkan tercemarnya air parit yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, polusi udara (debu) dari aktifitas perusahaan rentan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Bahkan suara berisik alat berat yang digunakan sangat menggangu ketenangan masyarakat sekitar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejak awal beroperasi PT BSM Ekologi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk persetujuan dari masyarakat untuk syarat dikeluarkannya ijin gangguan.

Alhasil,  Maret 217 masyarakat Desa Sungai Awan Kanan yang merasa terganggu terhadap aktifitas perusahaan itu membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Bupati Ketapang, Ketua DPRD Ketapang, Kepala Desa Sungai Awan Kanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Pol PP Ketapang, Kepala Dinas KPT/PMPTSP dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Masyarakat berharap, dengan adanya surat pernyataan tersaebut ada tindakan nyata dari apartur pemerintah, DPRD, dan penegak hukum di Kabupaten Ketapang.

Seperti yang diungkapkan  oleh salah seorang warga masyarakat RT 02 pada wartawan LensaKapuas pada Minggu (13/03).  

“Kami selaku masyarakat desa merasa terggangu dengan adanya kegiatan dari anak perusaan PT BSM Ekologi yang melakukan aktifitas di sekitar pemukiman kami. Pencemaran air parit akibat dari aktifitas perusahaan, yang mana air parit tersebut kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap warga yang enggan namanya ditulis.

Menurut dia, selain pencemaran air parit warga, aktifitas perusahaan tersebut juga menyebabkan polusi udara dan kebisingan akibat suara alat berat yang digunakan perusahaan. Untuk itulah pihaknya berharap dengan adanya surat pernyataan yang dibuat warga setempat bisa direspon oleh aparatur pemerintah, DPRD maupun aparat keamanan di wilayah Kabupaten Ketapang.

Secara terpisah, ketua ASPIRABA (Aspirasi Rakyat Arus Bawah) Karim turut menghimbau kepada Pemkab Ketapang agar mengambil langkah kongkrit pada perusahaan dan mematuhi perundang undangan. “Sehingga daerah tidak dirugikan dalam hal pajak daerah,” tutup Karim putra asli Ketapang (Joko LK)

(dibaca 159 X)