Terindikasi Proyek RS. Untan Syarat Penyimpangan

| Share on Facebook
Ellysius Aidy, Ketua I GNPK Kalbar Sikapi Pembangunan Proyek RS. Untan (fotyo:novi)

kiri : Ellysius Aidy, Ketua I GNPK Kalbar  – kanan: Pembangunan Proyek RS. Untan Tanpa Plank (foto:novi)

Aidy : Ada Apa Tidak Transparan ?

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Ketua I Gerakan Nasional Pemberantasan KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » (GNPK) Kalbar, Ellysius Aidy mengindikasi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas (Untan) Pontianak (8 lantai) Tahap VI dengan pagu anggara sebesar Rp32,7 Milyar yang bersumber dari APBN Tahun 2013, syarat penyimpangan. Hal tersebut ia katakan, berdasarkan hasil investigasi lapangan GNPK.

 “Hasil investigasi di lapangan, pengerjaannya belum mencapai 30%, hanya baru penggalian.  Sementara, seharusnya waktu pengerjaan semua proyek harus selesai pada bulan Desember, sebab sekitar tanggal 17 sudah tutup buku,” ujar Aidy kepada LensaKapuas disela-sela acara sidang di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa, 03 Desember 2013.

Menurutnya, penyimpangan dimaksud mulai dari sistem tender hingga pengerjaan. Bahkan, dari hasil investigasi, pihaknya menemukan hal-hal yang tidak memenuhi standard. “Proses awalnya saja sudah ada banyak dugaan permainan oleh oknum panitianya. Nah, itu yang kita soroti,” tegas Aidy.

GNPK menduga, telah terjadi tindakan melawan hukum saat pelaksanaan lelang sudah tidak karuan alias morat marit. “Yang tidak layak menjadi layak, yang tadi nya masa waktu tenggang selesai nyatanya molor. Boleh cek ke lapangan, belum ada apa-apa, tiang pancangpun belum ada,” bebernya.

Menindaklanjuti hasil investigasi, Koordinator Wilayah Bidang Penyidikan dan Penindakan GNPK Kalbar ini mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyurati Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak. ”Kita sudah menyurati untuk meminta klarifikasi dan ferifikasi, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kalau sampai 3 kali tidak ditanggapi, kita akan layangkan somasi. Apabila somasi juga tidak ditanggapi, maka kita meminta melalui Pengadilan Negeri,” terang Aidy. Alasannya, kata dia, sudah ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.

Dijelaskannya, karena sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi PublikSidang Perdana KIP Kalbar, Termohon Mangkir Sidang. Lanjut Baca ... », bahwa setiap penyelenggara negara wajib memberikabn keterangan kepada masyarakat baik secara lembaga maupun perorangan menyangkut keterbukaan dan transparansi penggunaan anggaran dan keuangan negara. “Ini peraturan yang mengatakan begitu, bukan saya,” ucapnya.

Dengan tidak beraninya memberikan data terkait penggunaan keuangan Negara, menurut Aidy, berarti ada hal-hal yang disembunyikan dari public. “Tidak mau kasi, berartikan ada apa-apanya,” curiganya.  Ia pun mengindikasi pengerjaan yang tidak dilakukan secara maksimal hanya akal-akalan saja untuk mengeluarkan dana.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan terus melakukan pengawalan terhadap pengerjaan proyek tersebut. “Kita akan kawal sampai Desember. Kalau pengerjaan tidak mencapai 100%, lalu dibayarkan 100%, berarti ada kerugian Negara disitu. Jadi, langkah yang akan kita lakukan dengan menyurati KPN supaya membayar sesuai dengan fakta pekerjaan di lapangan. Kalau 10%, ya 10% itu yang dibayarkan. Kemudia, langkah akhirnya, kita akan minta BPK untuk mengaudit pekerjaan, yang selanjutnya kita akan laporkan ke KPK,” tegas Aidy.

Berdasarkan penelusuran LensaKapuas di Lapangan, yang dibiayai dari uang negara dengan dana puluhan milyar tersebut tanpa sertai pemasangan plank proyek.

Ketika ingin dikonfirmasi kepada Rektor maupun PPK proyek, baik melalui telp maupun langsung mendatangi GedungRektorat Untan, tidak ada satu pun yang bersedia ditemui atau pun memberikan komentar.

Begitu pun halnya, Pelaksana Proyek yang mengerjakan proyek itu. “Beliau ke Jakarta, belum tahu berapa lama,” ujar salah satu staff di Kantor yang terletak di Jl. KHA Dahlan Pontianak kemarin.

Ditenggarai, pemenang proyek puluhan milyar tersebut adalah perusahaan yang telah ditetapkan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Juli 2013, dilarang untuk mengikuti proyek yang dibiayai APBD maupun APBN atas kasus persekongkolan. (novi)

(dibaca 1302 X)