Tim Kuasa Hukum Apresiasi Deponeering BW dan AS

| Share on Facebook
293215_bambang-widjojanto-bertolak-ke-bareskrim-mabes-polri_663_382

Ilustrasi (Ft. nasional.news.viva.co)

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mengapresiasi keputusan Jaksa Agung yang mengeluarkan depoonering (pengesampingan perkara) terhadap klien mereka. Menanggapi putusan tersebut, Tim kuasa hukum AS-BW mengeluarkan 6 poin pernyataan sikap.

Berikut keterangan tertulis Tim Kuasa Hukum AS-BW yang diterima LensaKapuas, Jumat (04/03) 

Hari ini 3 Maret 2016, Jaksa Agung resmi mengumumkan deponeering atau mengesampingkan perkara kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Menanggapi deponeering tersebut tim kuasa hukum BW AS menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mengapresisasi keputusan deponering jaksa agung. Deponering adalah mekanisme hukum yg sejalan dgn instruksi Presiden utk menghentikan kriminalisasi;

Kedua, Deponering sejalan dgn rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) terkait maladminiatrasi dan pelanggaran HAM dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian (khususnya dalam kasus BW);

Ketiga, Deponering memiliki pesan korektif thd kinerja kepolisian dalam kasus ini;

Keempat, langkah deponering bentuk langkah positif dengan semangat untuk menghentikan kasus kriminalisasi. Semestinya juga diikuti dengan penghentian perkara kriminalisasi pegiat anti Korupsi dan para aktifis HAM, buruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... », dan pengabdi bantuan hukum;

Kelima, kejaksaan kedepannya harus proaktif dalam mengawasi, mengontrol kerja penyidik, termasuk dalam menerima berkas perkara dari penyidik, karna dalam kasus BW khsusnya, pasca P21 justru terbuka fakta bahwa banyak bukti manipulatif;

Keenam, harus ada evaluasi internal maupun eksternal terkait kinerja kepolisian dalam kasus ini, salah satunya terkait dengan rekomendasi ORI.

Jakarta, 3 Maret 2016
Tim kuasa hukum BW- AS

(Red)

(dibaca 203 X)