Tindaklanjuti Laporan Warga, Dewan Kota Tinjau Tower Jalan Siam

| Share on Facebook
dewan kota datangi warga

Komisi A DPRD Kota PontianakEdi Kamtono Optimis Menang Satu Putaran. Lanjut Baca ... » berdialog dengan warga Jalan Siam Pontianak, Jum’at ( 27/5)

Yandi : Kota Ini Bukan Milik Sutarmidji

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Menindaklanjuti laporan sejumlah warga yang komplain terhadap bangunan Telekomunikasi Mikro Seluler dan Fiber Optik PT. Tower Bersama Group Tbk di bahu Jalan Siam RT.003 RW.004 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, pada Jum’at (27/5), Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak yang membidangi hukum dan pemerintahan mendatangi warga sekaligus meninjau bangunan tower dimaksud.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan apa yang menjadi latar belakang hingga mereka melayangkan surat aduan ke wakil rakyat yang ada di legislatif. “Saya tidak bicara teknis, saya hanya mengamankan wilayah saya warga saya jangan sampai ada ribut. Aturannya memang harus begitu. Pertama dari RT, kemudian RT nanti memberitahu Lurah, selanjutnya Lurah dan RT mengundang warga untuk  bertemu dengan perusahaan guna memberi penjelasan. “Pak RT udah lapor saya, udah ribut, baru saya tahu,” ucap Lurah  Benua Melayu Darat.

Menimpali pernyataan Lurah, Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Yandi menjelaskan, bahwa terekait rekomendasi, banyak pemahaman yang keliru. Untuk itu ia menjelaskan perihal kegunaan dari surat rekomendasi.

“Rekomendasi itu artinya anda diberi ijin didiskusikan dengan warga sampai selesai. Itu bukan surat kuasa anda untuk membangun. Namanya rekomendasi itu pada dasarnya pemerintah kota tidak keberatan. Teknisnya dari instansi terkait, dasar rekom dari Pak Wali iru berani membuat sesuai aturan versi masing – masing intansi terkait. Setelah  proses intansi terkait selesai, barulah keluar IMB,  sebenarnya begitu. Nah itu yang pertama,” terang Yandi.

Kemudian yang kedua, kata dia, yang harus dipegang, bahwa peraturan itu di atas kemauan Walikota. “Jadi kota ini bukan milik Pak Sutarmidji, bukan punya Walikota. Jadi Walikota itu hanya boleh memberikan rekomendasi, tetapi bukan sesuka hati. Ada aturan di atasnya, namanya perda, ada undang – undang, dan ada aturan lain yang tidak boleh dilanggar oleh Walikota juga,” tegas politisi Gerindra itu.

Atas dasar itulah, kata Yandi, pihaknya melakukan crosschek. “Apakah prosedur membangun ini, ada yang dilanggar? Makanya kami datang ke bapak, bahwa warga tidak pernah dilibatkan, setelah menjadi masalah baru difasilitasi Pak Lurah. Dan dalam fasilitasi itu tidak pernah dijelaskan ini mau dibuatkan tower untuk penguat signal dan lainnya, tapi lampu jalan dan CCTV  itu awal.  Yang penting niatnya sudah tidak benar,” timpal dia.

Selanjutnya, sambung Yandi, selaku legislatif, pihaknya juga akan mempertanyakan apakah proyek tersebut milik swasta atau program pemerintah, karena pihaknya menemukan program dimaksud ada di 5 titik yang tersebar di Kota Pontianak.

“Yang penting kita sudah bisa menyimpulkan sampai saat ini. Nanti kita panggil yang punya tower dengan mekanismenya,  termasuk BLH, CK, dan BP2T.  Kendati lama, ini proses birokrasi yang ada,” tandasnya.

Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri dari aparatur keamanan, yakni Polsek Pontianak Selatan dan Babinsa.

(dibaca 248 X)