TNI Tidak Berpolitik Praktis

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, KUBU RAYAGERAM Tuntut Penundaan Pleno dan Usut Money Politik Pilkada KKR. Lanjut Baca ... » Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI A. Ibrahim Saleh, SE mengadakan

dialog interaktif tentang netralitas TNI dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada April 2014 mendatang di RRI Pontianak, Rabu (26/2).

Dalam kesempatan tersebut Pangdam menegaskan bahwa TNI akan selalu tetap memegang aturan yang telah diamanatkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 dalam pasal 2 yaitu tentang Jati diri Tentara Nasional IndonesiaKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Prajurit TNI AD. Lanjut Baca ... » adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis. “Tentara hanya mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi,” ujar Pangdam.

Ditegaskannya, bahwa setiap anggota TNI dalam pemilu 2014 harus netral. “Netral merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Implementasinya, mengamankan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tugas dan funsi bantuan TNI kepada PolriKodam XII/Tpr Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Akmil. Lanjut Baca ... ». Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu parpol peserta Pemilu, atau calon Legislatif, calon Presiden/Wapres. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik Pemilu, maupun dalam Pilkada,” jelas Pangdam.

Namun, kata Ibrahim, bagi PNS TNI serta istri/suami/anak prajurit TNI, hak  memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Dilanjutkannya, tentang Pemangku kepentingan (stakeholders), individu atau kelompok yang secara aktif dalam suatu kegiatan, atau yang terkena dampak positif maupun negatif dari hasil sebuah kegiatan dalam hal ini kepemiluan. Aktor pemangku kepentingan dalam kepemiluan kategori aktor utama yaitu Pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu Ormas/LSM, perguruan tinggi, dan media massa.

“Kunci suksesnya Pemilu adalah Pemda, TNI, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ini semua merupakan pemangku kepentingan dalam suksesnya Pemilu, apabila para pemangku ini sadar dan bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing maka saya yakin Pemilu 2014 akan sukses,” optimis Pangdam.

Ia menekankan bagi prajurit TNI untuk tidak diperkenankan menjadi KPU baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu, memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan untuk kepentingan partai politik, calon legislatif maupun masyarakat, menjadi anggota Panwaslu, anggota PPK, PPS dan KPPS, dan tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih dan lain
sebagainya yang jelas semuanya yang berkaitan dengan perangkat Pemilu Prajurit dilarang.

“Terkait dengan aturan yang harus dipedomani oleh prajurit TNI, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Komandan dan Kepala satuan dilingkungan Kodam XII/Tpr, mensosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada Jam Komandan secara periodic, mengecek dan mengawasi sejauh manapemahaman anggota tentang netralitas TNI, mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis,” pesannya.

Selanjutnya, Pangdam meminta untuk melaksanakan koordinasi dengan  pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya, Mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi dan sara), mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, kesatuan, asrama, komplek TNI atau di daerah sekitarnya pada radius + 100 m, apabila tidak   terdapat aparat Polri/Hansip/petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI, mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hirarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah, menghambat, mengganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada, mewaspadai kegiatan Parpol yang dapat merusak komitmen netralitas TNI, antara lain penyebaran bahan/media kampanye partai politik berupa baliho, bendera partai, kalender maupun bahan kampanye dalam bentuk sejenis yang memanfaatkan prajurit TNI AD, asrama/markas TNI AD sebagai tempat atau latar belakang gambar, memberi penekanan kepada seluruh keluargabesar TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014, tidak terpengaruh oleh hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bersikap ”Golput”, juga memberikan sanksi tegas apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, perintah Pangdam.

Pangdam pun melarang bagi prajurit TNI, memberi komentar, penilaian, mendiskusikan,
pengarahan berkaitan dengan Parpol peserta Pemilu kepada keluarga atau masyarakat, secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu, menyimpan dan menempel dokumen, atribut atau identitas Parpol peserta Pemilu di Instansi dan peralatan milik TNI, berada di area TPS saat pelaksanaan pemungutan, berkampanye untuk mensukseskan salah satu Parpol peserta Pemilu, menyambut dan mengantar peserta Parpol, dan dilarang terlibat dalam menentukan penetapan Parpol peserta Pemilu.

Editor : Alam

Sumber : Pendam XII/Tpr (Kapten Inf. Didin S)

(dibaca 894 X)

None found.