TNI Tidak Berpolitik Praktis

| Share on Facebook

tNI tdk berpolitikLENSAKAPUAS, KUBU RAYA –  Silaturrahmi ini merupakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun daerah dan bangsa yang sangat kita cintai dengan sejalannya pembangunan di wilayah Kalimantan Barat ini. Hal itu disampaikan Pangdam XII/TprKemenhan Buka Lomba Diskusi dan Menulis Artikel Tingkat SLTA. Lanjut Baca ... » Mayjen TNIKasdam Lepas Yonif 132/Bima Sakti. Lanjut Baca ... » Andi Ibrahim Saleh, SE, M.Si pada acara silaturahmi dengan komponen masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang di hadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat beserta unsur Forkompimda, Kejaksaan Kalimantan Barat, dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat,Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh  Pemuda yang berlangsung di Aula Makodam XII/Tpr, (07/11/2013).

Mayen TNI Ibrahim juga menyampaikan, tahun 2013 akan segera berakhir, dan kita akan memasuki tahun 2014, yang mana didalamnya merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena akan diselenggarakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum ini merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

Salah satu keputusan penting dari reformasi internal TNI yang telah berlangsung sejak tahun 1998 adalah TNI tidak berpolitik praktis, aspek penting dalam menjamin komitmen TNI yang tidak berpolitik praktis adalah sikap Netralitas TNI, yakni mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu atau Pemilukada. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilukada dalam bentuk apapun diluar tugas dan fungsi TNI, kata Pangdam.

Selain itu Pangdam menegaskan, TNI akan selalu konsisten dalam menjaga keputusan penting dari reformasi internal TNI yaitu TNI tidak berpolitik praktis.

 Sementara itu Ibrahim, Kodam XII/Tpr merupakan kompartemen strategis TNI yang memiliki wilayah teritorial Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sebagai bagian kompartemen strategis TNI, tentunya Tugas Pokok Kodam XII/Tpr telah tertuang dalam UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang dalam penjabarannya dapat dilaksanakan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Wilayah teritorial Kodam XII/Tpr secara geografis memiliki spesifikasi khusus, terutama Provinsi Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia (Serawak) memiliki pengaruh terhadap perkembangan situasi di daerah Kalimantan dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, jelasnya.

Lanjut Ia, kalau dilihat dari sudut pandang penyebaran penduduknya yang tidak merata, menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dari bentuk kegiatan dan aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan ditingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Disisi lain daerah perbatasan juga rawan akan kegiatan penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya kerjasama terpadu antara Instansi terkait, TNI, komponen bangsa lainnya serta masyarakat dalam penanganannya.

Dilanjutkan Ibrahim, kondisi yang terjadi di wilayah Kalbar yang mempunyai sejarah tersendiri yaitu adanya konflik sosial yang pernah terjadi, konflik sosial pada dasarnya berasal dari adanya gesekan individu yang berkembang menjadi gesekan sosial. Hal ini disebabkan adanya berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya sosial budaya, mengakibatkan rusaknya tatanan sosial budaya dan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama di Kalimantan Barat.

Lainnya akar penyebab timbulnya konflik sosial di daerah adalah, adanya kesenjangan ekonomi yang berdampak pada kecemburuan sosial, terbatasnya peluang etnis tertentu dalam memperoleh kesempatan kerja. Sementara yang lainnya dapat memperoleh peluang kerja dan penghasilan yang lebih besar, hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan, yang berakibat timbulnya kecemburuan sosial, kesenjangan sosial-budaya antara etnis lokal dan pendatang.

Perbedaan persepsi, dari masyarakat etnis lokal yang menganggap para pendatang tidak menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat suku setempat, sementara di sisi lain masyarakat pendatang tidak mampu menyesuaikan diri dengan adat dan budaya setempat serta keterlibatan pihak ketiga yang memiliki maksud dan kepentingan tertentu baik secara ekonomi maupun politik, melakukan provokasi terhadap etnis lokal untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat antipati, permusuhan atau perlawanan terhadap etnis pendatang, ungkap Ibrahim.

Solusi mencegah terjadinya konflik sosial di daerah ini, perlu adanya langkah-langkah koprehensip dan terpadu antar segenap komponen masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, antara lain dengan meningkatkan pemahaman tentang pendidikan dan budaya politik agar masyarakat dan elit politik memiliki etika dan kedewasaan berpolitik, tanamkan pemahaman dan pengamalan terhadap empat pilar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan dini, agar tugas ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dengan seluruh Komponen Masyarakat di wilayah Kalimantan Barat ini, pesan Pangdam. (alam)

(dibaca 700 X)