Tokoh Masyarakat Indonesia Nyatakan “Tolak Revisi UU KPK”

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA – Kesepakatan DPR bersama dengan Pemerintah pada Senin (26/01/2016) lalu untuk merevisi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016 menuai kritikan. Sejumlah pihak menilai kesepakatan tersebut dan subtansi RUU KPK justru melemahkan KPK.

Berikut sejumlah pernyataan dari sejumlah tokoh yang dirilis ICW, Minggu (31/01), mulai Mantan Pimpinan KPK, Akademisi, Praktisi Hukum, Organisasi Pemuda Muhammadiyah, dan Rohaniawan.

Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK)

“Revisi UU KPK yang tidak  melibatkan stakeholders secara utuh dan menyeluruh (apalagi seluruh  elemen penting di dalam KPK) adalah pengingkaran atas fakta bahwa korupsi menimbulkan dampak yang  sangat besar bagi kepentingan publik. Tidak ada satupun naskah akademik yang dapat dirujuk dan dijadikan dasar untuk mempertukarkan gagasan pasal yang direvisi mengindikasikan revisi UU KPK hanya untuk melemahkan KPK. Posisi hukum di dalam KPK sendiri terlihat punya banyak opsi soal perubahan krn KPK itu dituntut untuk  menjelaskannya pada publik dimana posisi hukumnya. KPK harus menyadari kèberadaannya bukan untuk  dirinya tapi untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga juga harus bertanggubgjawab pada konstituennya.”

Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah)

“Sejak awal kita sudah menolak. Berulang kali isu ini muncul publik pun sudah menolak berulang kali upaya revisi UU KPK. Perlu dicatat behwa perdebatannya bukan persoalan materi atau substansi RUU, melainkan upaya yang dilakukan oleh parlemen berulang kali hanya mempertontonkan semangat melemahkan KPK. Kita akan sangat sulit percaya terhadap revisi UU KPK jika didalilkan sebagai upaya penguatan KPK oleh parlemen. Yang nampak justru sebaliknya. Sinyal yang publik tangkap adalah sinyal upaya memperlemah KPK. Meskipun pemerintah dan DPR sepakat akan merevisi sejumlah poin dalam UU KPK yang nantinya akan semakin memperkuat KPK, namun hal tersebut sulit dinalarkan oleh publik. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa revisi UU KPK adalah upaya penguatan KPK. Adalah kewajiban kita untuk mengawal dan terus menolak rencana revisi UU KPK. PP Pemuda Muhammadiyah sedari awal tetap pada pendirian bahwa revisi UU KPK hanya cara bagi DPR untuk melemahkan KPK.”

Agustinus Pohan (Dosen Fakultas Hukum Univ. Parahiyangan)

“Revisi UU KPK tidak perlu dilakukan, karena beberapa butir yang mau direvisi itu tidak sepenuhnya dibutuhkan dan tidak ada urgensinya. Untuk beberapa hal yang mau direvisi seperti penyidik mandiri, itu kan baik, penyadapan kalau direvisi bisa bermasalah, jadi tidak perlu. SP3 itu sebetulnya tergantung pimpinan KPK, kalaupun ada, badan pengawas berbahaya karena tidak jelas siapa pengawasnya bagaimana kalau dari parpol?”

Romo Benny Susetyo (Rohaniawan)

“Dengan kondisi batin DPR yang seperti sekarang, pembahasan revisi UU KPK harus dikawal. Kita patut curiga motivasi DPR melakukan revisi terhadap UU KPK. Mekanisme penyadapan, penyidikan, dan beberapa hal lain yang diatur dalam rancangan revisi UU KPK itu jelas niatnya untuk membatasi kewenangan KPK dan bahkan membuat KPK exist hanya sebagai lembaga pencegahan korupsi. Harusnya, pimpinan yang sekarang berani menolak revisi, jadi itu menunjukkan keberpihakan mereka terhadap pemberantasan korupsi. Revisi ini harus dihentikan, apalagi sekarang pembangunan infrastruktur sedang berjalan besar-besaran dan rawan perselingkuhan antara pengambil kebijakan dengan DPR. Hal itu sudah terbukti dalam perkara yang menjerat anggota DPR RI dari Komisi V DPR. Ke depannya bahkan, KPK harus menjadi satu-satunya badan pemberantas korupsi, diperluas kewenangannya, dan penguatan KPK harus terjadi terutama untuk kerja penindakan. Kalau revisinya mengarah ke situ, baru kita bisa sepakat bahwa DPR memang ingin menguatkan KPK.”

Lelyana Santosa (Praktisi Hukum) 

“Selama belasan tahun KPK berdiri, KPK telah terbukti menjadi etalase dan kebanggaan bangsa. Tidak demikian dengan para koruptor yang selama ini berada dalam zona nyaman ( comfort zone ) kehadiran dan kekuatan  KPK merupakan ancaman. Amputasi  KPK lewat revisi UU KPK merupakan jalan yang  ditempuh saat ini oleh konspirasi kekuatan jahat yang akan meruntuhkan etalase dan harga diri bangsa, serta memiskinkan rakyat. Sikap kita harus tegas dan jelas: tolak revisi UU KPK.”

Suryo Bagus (Inisiator petisi online Tolak Revisi UU KPK)

“Sejak Oktober tahun lalu, rakyat telah berteriak meminta DPR untuk menghapuskan rencana revisi UU KPK. Melalui Petisi change.org/janganbunuhkpk  setidaknya (hingga 31 januari 2016 per 17.00) sedikitnya 50.131 rakyat Indonesia mengumpulkan tanda tangannya, sebagai wujud tekad bulat melawan segala bentuk pelemahan KPK ini termasuk niat DPR melakukan Revisi UU KPK. Jika DPR tetap ngotot Revisi UU KPK maka DPR dapat dikatakan berlawanan dengan keinginan rakyat Indonesia.” (Red)

(dibaca 243 X)