Umbar Pernyataan Provokatif, DRD & Gapkum LH Bakal Lapor Oknum Orator

| Share on Facebook
lipi dan yulistianus

Lipi & Yulistianus

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Dewan Rakyat Dayak (DRD) dan Lembaga Penegakan Supremasi Hukum & LH (Gapkum-LH) berencana akan mendatangi Polda Kalbar untuk melaporkan orator aksi  “Bela Ulama” dari sejumlah ormas di Kota Pontianak  pada Jumat (13/01/2017) lalu di Mapolda Kalbar, yang disinyalir menyebarkan kebencian dan hujatan terhadap etnis Dayak.

 “Pasca demoUnjuk Rasa Solmadapar Buat Kapolda Baru. Lanjut Baca ... », ada video pernyataan Korlap aksi yang diduga melontarkan kata – kata hujatan terhadap suku Dayak yang tersebar di media sosial. Ini yang akan kita laporkan,” ujar Lipi didampingi Sekjen DRD Yulistianus di Pontianak, Minggu, 15 Januari 2017.

Dalam video tersebut, jelas Lipi, si orator melontarkan kata-kata yang bisa memicu perpecahan antar suku bangsa dalam bingkai NKRI yang berbhineka. “Untuk itu kami minta aparat penegak hukum untuk memproses hukum  oknum tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pinta dia.

Menurut Lipi, di dalam Negara demokrasi setiap orang bebas untuk menyampaikan aspirasi, saran, pendapat, kritik, ataupun menyuarakan hak-haknya, tetapi harus ada batasannya yang diatur oleh undang – undang. Termasuk terhadap aksi umat Muslim pada Jumat (13/1/2017)  di Kota Pontianak sebagai respon atas penolakan kehadiran Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnain oleh sejumlah Pemuda Dayak Sintang di Bandara Soesilo Sintang pada Kamis (12/01/2017) lalu. “Aksi tersebut sah dan dibenarkan undang-undang,” sebut dia.

Hanya saja, lanjutnya, sangat disayangkan apabila dalam aksi tersebut justeru ada oknum yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di NKRI dan cenderung memperkeruh suasana.

Menurut Lipi, apabila aksi penghadangan di Sintang sudah dilaporkan, maka biarkan aparat hukum yang memprosesnya. “Kalau memang ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam aksi penolakan tersebut, kan ada aparatur penegak hukum yang punya kewenangan melakukan penyelidikin dan penyidikan. Jangan lagi melontarkan pernyataan yang memicu persoalan baru,” ucap Lipi.

Untuk itulah, kata dia, demi menjaga keutuhan yang sudah terjaga di Kalimantan Barat, pihaknya mengadukan persoalan itu ke aparat kepolisian untuk memproses hingga tuntas. Tujuannya supaya masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya dari etnis Dayak yang menonton cuplikan rekaman video tersebut tidak terpancing dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

Dijelaskannya, bahwa ucapan yang dilontarkan si orator dengan menggunakan pengeras suara itu dan orang yang mengupload video tersebut ke media sosial terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

 “Kalbar yang dihuni dari berbagai macam etnis dan agama selama ini hidup berdampingan secara aman dan damai. Jadi jangan dirusak lagi dengan penyataan yang bersifat provokatif,” tandas Lipi. (Nv)

(dibaca 827 X)