Upaya Peningkatan Kesejahteraan PNS di Hari Tua

| Share on Facebook

sosia;isasiLENSAKAPUAS, PONTIANAK – Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri se Kalimantan mengelar Seminar dalam Upaya untuk meningkatkan manfaat Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

 Seminar yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat di hadiri oleh dihadiri oleh 155 Peserta dari Kantor Regional V dan VIII Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan,   PT TASPEN (PERSERO), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Lampung serta PWRI Provinsi Kalimantan Barat juga di hadiri oleh Seluruh Kepala SKPD tingkat Propinsi Kalimantan Barat, Pengurus Daerah PWRI Kalimantan  dan Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Seminar se Kalimantan tersebut menghadirkan Narasumber yang terdiri dari Kepala BKN, Kedeputian Bidang Kesejahteraan SDM Apartur – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraTingkatkan Layanan Aparatur Negara Melalui Diklat. Lanjut Baca ... », Direktorat Harmonisasi Penganggaran Harmonisasi Remunerasi – Kementerian Keuangan, Direktur Pengembangan dan Tehnologi Informasi PT TASPEN (PERSERO)  dan Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) sebagai Keynote Speech.

Seminar Peningkatan Manfaat Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu pelaksanaan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peningkatan Besaran Manfaat Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, Pengelolaan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagimana diatur dalam Undang -Undang Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

Seminar dimulai diawali dengan Laporan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Panitia,  dalam  laporannya Kartius, menyampaikan Ide untuk menyelenggarakan seminar diawali dari Rakornis Kepegawaian   se Kantor Regional V BKN yang dilaksanakan bulan Februari lalu di Bandar Lampung, menurut Kartius, dalam segi layanan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan sangat terpuaskan oleh Taspen, yang belum adalah besaran Manfaatnya yang dirasakan belumlah dapat dijadikan bekal Hari Tua PNS, jadi kita ingin memberikan masukan kepada Pemerintah dan Taspen bagaimana Manfaat Hari Tua PNS bisa ditingkatkan kalu bisa minimal Rp. 100 juta lanjut Kartius.

Disisi lain menurut Kartius, dengan telah terpuaskannya PNS dan Pensiunan oleh Taspen, Pemerintah tidak perlu latah membuat lembaga baru untuk mengurus Jaminan Sosial PNS,  pakai saja lembaga yang sudah ada, yaitu Taspen, sehingga kita tidak menghabiskan energi membahas sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian baru atau sekedar ganti Istilah/sampul lanjut Kartius.

Kemudian Acara dilanjutkan dengan Sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Pengantar dari Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO) sebagai Keynote Speech kemudian berturut-turut Penyampaian Daftar Usulan dari Perwakilan BKD dan Korpri se Kalimantan, Penyampaian Materi Seminar dari secara Panel dari Narasumber, Diskusi dan Pembahasan.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kalimantan Barat antara lain mengungkapkan bahwa Profesionalisme Aparatur Pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) saat ini, merupakan suatu tuntutan di tengah derasnya arus perubahan, baik pada lingkup Internasional, Regional, Nasional, maupun Lokal. upaya itu terus dilakukan Pemerintah dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang dirangkum dalam Program Reformasi Birokrasi. Reformasi yang dijalankan Pemerintah tidak hanya menyangkut aspek Organisasi semata, namun juga menyentuh aspek Perbaikan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. hal ini bertujuan agar setiap Pegawai Memiliki Loyalitas, disiplin, dan produktivitas yang tinggi dalam bekerja.

Seminar menghasilkan berbagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah, Dewan Pengurus Korpri Nasional, PT TASPEN (PERSERO)., Menyangkut Manfaat Hari Tua PNS direkomendasikan kepada  PT TASPEN (PERSERO) untuk melakukan terobosan untuk menghasilkan nilai Manfaat Hari Tua dengan nilai manfaat minimal Rp.100 juta dan pengembangan Manfaat tambahan berupa Pendirian Bank PNS dan Pensiun, Program Perumahan untuk PNS, Program Tabungan Pendidikan PNS, Program Talangan/Tabungan Wisata Rohani, Program Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian dan beberapa Program Manfaat tambahan lainnya. Sedangkan kepada Pemerintah di rekomenadikan untuk melakukan perubahan Besaran “menaikkan” Iuran Wajib PNS yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS, masing–masing 5 % dari Gaji PNS dan 5 % Iuran Pemerintah serta Penetapan Landasan Hukum untuk  pemberian Penghargaan masa bakti sebagai tali kasih  bagi PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun dengan beban APBN/APBD.

Sedangkan menyangkut  Penghasilan PNS direkomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan Reformasi Kebijakan Remunerasi PNS yang saat ini hanya dinikmati oleh PNS Pusat termasuk didalamnya disparitas penghasilan PNS daerah kaya dan miskin menuju pada sistem remunerasi yang adil dan layak, yaitu berdasarkan tugas, tanggung jawab dan beban kerja/kinerja serta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sisi Pengelolaan Jaminan Sosial Pegawai negeri terkait Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 direkomendasikan untuk Penyerahan Pengelolaan Program Jaminan Sosial PNS ke BPJS Ketenagakerjaan harus melalui mekanisme Persetujuan Korpri, Pengajuan Judicial Reveuw terhadap Pasal 61 dan Pasal 65 Undang Undang No. 24 Tahun 2011,  PT. TASPEN tetap sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan terhadap belum optimalnya Layanan BPJS Kesehatan direkomendasikan juga  agar Kemenpan RB dan DJSN melakukan evaluasi secara berkala dan mengupayakan perbaikan oleh BPJS Kesehatan.

Selanjutnya Rekomendasi hasil seminar diserahkan oleh Perwakilan BKD dan Korpri se Kalimantan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKN.

Seminar ditutup oleh Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kepada seluruh narasumber, para peserta serta semua pihak yang telah membantu sehingga seminar berlangsung dengan baik dan lancar.

Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan akan terus memantau proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kementerian dan Lembaga yang terkait. (NOVI)

(dibaca 870 X)