Warga KKU Tolak Perusahaan Tambang di Gunung 7 Teluk Batang

| Share on Facebook
IMG-20170627-WA002

Warga Gunung 7 Teluk Batang Memasang Spanduk Penolaksan Terhadap Rencana Masuknya Perusahaan Tambang di wilayah mereka. Ft. Joko

Verry Liem : 98% Warga Menolak, Pemkab & Pemprov  Malah Keluarkan Ijin

LENSAKAPUAS, KAYONG UTARA – Gerah terhadap rencana masuknya perusahaan tambang granit di Gunung 7,  perwakilan masyarakat desa-desa se-Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalbar membentuk aliansi yang diberi nama “Aliansi Masyarakat Peduli Gunung 7/ AMPG7”.

“Aliansi ini dibentuk oleh masyarakat perwakilan dari desa desa yang ada di Kecamatan Teluk Batang guna menolak adanya perusahaan tambang granit yang akan masuk dan melakukan eksploitasi di wilayah Gunung 7,” ungkap ketua AMPG7 terpilih, Ali Muhammad.

Menurut pria yang akrab disapa Verry Liem itu, sebagian besar masyarakat setempat menolak rencana masuknya usaha pertambangan itu dan penolaksan tersebut sangat beralasan mengingat dampak-dampak yang akan timbul, baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pertama, Gunung 7 merupakan satu satunya tempat sumber air bersih bagi masyarakat Kecamatan Teluk Batang dan sekitarnya. Kedua, Gunung 7 sebagai situs sejarah yang dibentuk alam. Ketiga, letaknya berada di tengah kota kecamatan. Keempat, Gunung 7 sebagai pasak bumi yang menggambarkan jati diri. Dan kelima, Gunung 7 sebagai ikon daerah.”

Apabila perusahaan pertambangan itu tetap diijinkan melakukan eksploirasi di wilayah mereka, kata Verry, maka masyarakat akan kehilangan sumber mata air bersih yang selama ini di pergunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.  “Akan terjadi kekeringan dan krisis air bersih,” tegas Liem. Lagi pula perusahaan tersebut (PT. Teluk Batang Mitra Sejati Red.), sambung dia, hanya menguntungkan segelintir orang saja, sementara masyarakat luas hanya bisa menjadi menonton dan akan menikmati dampak berupa polusi udara dan pencemaran terhadap lingkungan mereka.

Ia pun mengulas balik, bahwa sejak awal rencana masuknya perusahaan itu pada tahun 2015 silam sebetulnya sudah mendapat penolakan dari masyarakat, hanya saja kata dia sikap Pemkab Kayong Utara maupun Pemprov Kalbar seolah tidak mau tahu dan justeru mengeluarkan ijin lingkungan.

Selain itu, kata Verry Liem, perusahaan tersebut masuk juga belum mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sekitar yang terdekat dengan rencana lokasi tambang, yakni kepada masyarakat desa Teluk Batang Selatan dan Alur Bandung.

“Sebelumnya pernah ada sosialisasi, namun bukan di tempat akan dibangun lokasi tambang dan hanya segelintir masyarakat yang dimobilisasi oleh humas perusahaan yang hadir,”

Verry Liem juga mensinyalir, perusahaan pertambangan PT. TBMS itu belum mengantongi ijin AMDAL.  Untuk itulah, AMPG7 meminta agar Bupati KKU Hildi Hamid mencabut ijin ekploitasi/LH,  karena bertentangan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat. ‎(Joko)

(dibaca 130 X)