Workshop Akreditasi Puskesmas di Wilayah Aceh Timur

| Share on Facebook
wabup salaman

Ket. Foto: Wakil Bupati Aceh TimurMTQ ke-32, Aceh Timur Ikut Pawai Ta’ruf dan Mobil Hias. Lanjut Baca ... » Syahrul bersalaman kepada para peserta workshop Workshop Akreditasi Puskesmas yang merupakan para Kepala Puskesmas di Aceh Timur selepas membuka acara dimaksud di Aula Puskesmas Kecamatan Peureulak Barat. (ft.humas)

LENSAKAPUAS, ACEH TIMUR – Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul bin Syama’un memberi “Warning” atau peringatan keras kepada seluruh Kepala Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Ia meminta puskesmas untuk benar-benar melaksanakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tidak memandang suku, agama dan kehidupan ekonominya. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Akreditasi Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, yang berlangsung pada Rabu, 20 April 2016 bertempat di Aula Puskesmas Kecamatan Peureulak Barat.

Selain pelayanan prima, Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh tenaga kesehatan baik yang bertugas di puskesmas maupun di rumah sakit, harus mengedepankan rasa sosial dan empati saat melayani masyarakat yang berobat.

“Kita ibaratkan saja, apabila orang tua atau saudara maupun kerabat kita saat berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, tetapi tidak dilayani secara maksimal dan tidak segera diambil tindakan pengobatan padahal kondisi sudah sangat memprihatinkan, tentu kita akan sangat kecewa dan marah kan,” ucap Syahrul.

Selain layanan prima, kata dia, semua itu harus didukung dengan kondisi puskesmas yang bersih dan nyaman sehingga pasien merasa nyaman. “Kenyataan yang selama ini terlihat, masih banyak kondisi puskesmas yang kotor terutama di kamar mandi. Jauh berbeda dengan para tenaga kesehatannya yang bersih dan rapi, ini sungguh ironis,” singgung Wakil Bupati.

Selanjutnya, ia pun meminta agar kendaraan operasional Ambulance tidak digunakan untuk kendaraan dinas Kepala Puskesmas, tetapi harus digunakan untuk mengangkut pasien jika dibutuhkan. “Jadi sudah seharusnya Ambulance standby di setiap puskesmas maupun rumah sakit,” pintanya.

Selain kepada Kepala Puskesmas, Wakil Bupati Syahrul juga meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk dapat membantu pasien dengan baik dan maksimal tanpa harus dipusingkan dengan segala urusan administrasi yang berbelit-belit, yang akhirnya merugikan pasien yang berobat. Oleh karena itu Syahrul bin Syama’un meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk dapat menginformasikan urusan administrasi berkenaan dengan pelayanan yang diberikan olehBPJS kepada semua rumah sakit atau balai pengbatab yang bekerjasama dengan pihak BPJS.

“Dana yang dikeluarkan oleh BPJS juga merupakan hasil iuran dari masyarakat, jadi sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Jangan dana yang ada digunakan untuk kepentingan sendiri maupun golongan,” kata Syahrul.

Sementara itu untuk masalah keberadaan Dokter Spesialis, Wakil Bupati menegaskan dokter spesialis akan kita tempatkan apabila sudah ada peralatan yang mendukung dan memadai sehingga mereka dapat memberikan pelayanan dengan maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, ketua panitia kegiatan Dr. Hj. Sasilia Daniel, MKT dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan Akreditasi Puskesmas direncanakan untuk 27 Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur, ditargetkan untuk 1 Januari 2019 seluruh Puskesmas di Aceh Timur sudah terakreditasi.

Ia menjelaskan, untuk kegiatan yang berlangsung pada hari ini hanya diikuti sebanyak 13 puskesmas yang terpilih, yakni Puskesmas Simpang Ulim, Madat, Perkebunan Inti, Julok, Darul Amman, Darul Ihsan, Peudawa, Peureulak Kota, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun, Sungai Raya dan Puskesmas Rantau Peureulak merupakan pilot proyek provinsi karena syarat utama puskesmas bisa terakreditasi, salah satunya Kepala Puskesmas wajib berijasah Strata Satu (S1) Kesehatan.

Dikatakan Dr. Hj. Sasilia Daniel bahwa kegiatan workshop tersebut, dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari, dengan tujuan tercapainya pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan terwujudnya manajemem mutu puskesmas sesuai standarisasi, memberikan pemahaman dan kesiapan tim akreditasi di tingkat puskesmas, adanya dukungan dan komitmen dari lintas sektoral terkait. (alam/mmg/humas)

(dibaca 307 X)