Aduan Kasus Buruh Tak Direspon Serius, Perusahaan di Kayong Utara Makin Besar Kepala

| Share on Facebook

PENGURUS SBSI KAYONG UTARA

Abdul Khaliq : Disnakertrans & LKS Tripartit Mandul

LENSAKAPUAS,  KETAPANG – Banyaknya permasalahan menyangkut buruhKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... » yang kunjung selesai penanganannya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara menuai kritikan pedas dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSIKorwil SBSI Protes Disnakertrans Kalbar. Lanjut Baca ... »). Bahkan organisasi yang menaungi buruh itu nenilai ada unsur kesengajaan dari pihak terkait sehingga menelantarkan penanganan permasalahan tersebut.   

“Kami menilai, kinerja instansi tersebut cukup parah. Ditambah lagi tidak berjalannya fungsi Lembaga Kerjasama Tripartit Kayong Utara dalam penyelesaian masalah yang dihadapi buruh selama ini, membuat sebagian besar perusahaan di Kayong Utara berbuat sesuka hati terhadap buruh, khususnya perkebunan sawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... »,” ungkap Abdul Khaliq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kayong Utara belum lama ini.

Ia juga menyayangkan, LKS Tripartit yang memiliki legalitas jelas secara hukum,  tidak memiliki kantor atau sekretariat. Keberadaannya terkesan hanya sebatas seremonial saja. Anehnya lagi, kata Abdul, selama ini lembaga tersebut selalu mengadakan rapat internal, akan tetapi hasil rapat tersebut hingga saat ini belum pernah menghasilkan kebijakan yang benar – benar meringankan beban para buruh yang mengalami perlakuan tidak adil dari perusahaan tempat buruh tersebut bekerja. 

Ketua DPC SBSI Kayong itu pun mencontohkan beberapa kasus yang sudah cukup lama dilaporkan, yakni soal belum ada kejelasannya penanganan status karyawan harian lepas PT. CUS, PT. Jalin Vaneo, dan PT. KAP.  “Begitupun dengan masalah pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja setiap bulannya. Banyak pekerja yang tidak mengetahui apakah terdaftar atau tidak, karena banyak diantara mereka yang belum mendapat Kartu Tanda Peserta BPJS tersebut. Belum lagi tentang masalah saldo BPJS Tenaga Kerja mereka yang tidak pernah mereka dapatkan informasi nya,” beber Abdul Khaliq. 

Selanjutnya, sambung dia, terkait permasalahan yang menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sudah disampaikan ke dinas terkait. “Hingga saat ini belum penyelesaian. Kami dari serikat buruh Kayong Utara menilai bahwa Lembaga Tripartit ini tidak bekerja,” tegas Abdul. 

Kalaupun tidak pernah mendapat laporan permasalahan dari buruh secara kelembagaan, menurut ketua DPC SBSI Kayong Utara itu, semestinya mereka (LKS Tripartit) juga tetap mendapatkan informasi dari dinas terkait. Padahal, kata Abdul, di LKS Tripartit itu juga komponennya berasal dari dinas.   “Bahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja juga berada dalam kepengurusan inti di Lembaga Tripartit itu.”

Untuk itulah, kata Abdul Khaliq, sangat wajar apabila buruh yang ada di Kabupaten Kayong Utara menilai kedua instansi tersebut terkesan tidak bekerja sama sekali. “Mungkin juga mereka berbuat, tapi lebih berpihak kepada perusahaan. Jika demikian adanya, kami menganggap bahwa kedua instsnsi tersebut lebih baik dibubarkan saja,” tandas ketua DPC SBSI Kayong Utara, Abdul Khaliq.  (Budi Gautama)

(dibaca 616 X)