Gubernur Cornelis Pinta Gapki Punya Lembaga Riset

| Share on Facebook

20170117130841-Foto

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, meminta supaya Gabungan Pengusaha Kepala SawitPeluang Pengadilan Jalanan Terbuka Lebar. Lanjut Baca ... » Indonesia (GapkiSawit Kalbar Terkendala Tata Ruang dan Pelabuhan. Lanjut Baca ... ») mempunyai lembaga riset untuk mengcounter isu miring terhadap perkebunan sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. “Jangan organisasi (Gapki) lagak jak pasang nama, kalau perlu bikin suatu lembaga penelitian membuktikan secara ilmiah bahwa minyak kelapa sawit segat untuk dikonsumsi manusia. Jangan kalah dengan LSM. IT-nya siapkan,” ujar Cornelis, pada Pengukuhan Kepengurusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat, di Mercure Hotel Pontianak, Senin (16/1) lalu.

Cornelis menuturkan, gara-gara sawit ini pernah dikawal 24 Polisi di Mexico, karena mau ‘melawan’ Amerika (Serikat) terkait perjanjian pengurangan efek gas rumah kaca. Begitu juga ketika rapat dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kopenhagen, waktu itu, perkebunan kelapa sawit udah dilarang dunia, kemudian Cornelis mengatakan ke Presiden SBY ketika itu agar tidak menyepakati dulu, kalau negara besar juga tidak mau tandatangan terkait mengurangan deforestasi hutan dan efek gas rumah kaca.

Nah, orang nomor satu di Kalbar itu berharap, dengan adanya kepengurusan Gapki yang baru ini harus idealis, berjuang berdasarkan Pancasila dan berkeadilan, jangan hanya menuntut pemerintah doang. Gapki harus mempunyai inovasi untuk mengcounter secara Internasional terhadap serangan negatif keberadaan perkebunan kelapa sawit, karena kalau tidak campur tangan dirinya, harga sawit Indonesia di Eropa bisa dipajak dua kali lipat, saya minta Duber RI di Amsterdam untuk melakukan pertemuan, karena persaingan luar biasa menghadapi Inggris di Eropa dan Amerika Serikat.

Namun demikian, bukan berarti mengabaikan masalah sosial dan di masyarakat di sekitar kebun, karena Pemerintah memberi ijin perkebunan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, sisanya baru didatangkan dari luar. “Jangan ingkar janji dengan penduduk sekitar, bagaimana menciptakan hubungan harmonis antara masyarakat dan pemilik kebun, masyarakat sekitar agar dididik supaya punya etos kerja, bila perlu kalau ada yang pintar supaya dibiayai pendidikannya sampai ke luar negeri,” kata Cornelis.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Kalimantan Barat, bersama The Sustainable Trade lnitiative (IDH) bekerjasama dengan Bumitama Gunajaya Agro (BGA Group) dan Aidenvironment (AE) meresmikan percontohan kemitraan penerapan sawit berkelanjutan di Ketapang Kalbar.

Country Director dari IDH Indonesia, Fitrian Ardiansyah mengatakan kemitraan ini merupakan inisiatif bersama dalam membangun kawasan konservasi dan koridor yang menghubungkan kawasan Hutan Konservasi yakni Taman Nasional Gunung Palung, Gunung Tarak dan kawasan hutan Sungai Putri. Saat ini kawasan antara Gunung Tarak, Gunung Palung dan hutan rawa gambut Sungai Putri sangat terancam oleh deforestasi, pembalakan liar, pertambangan, dan ancaman kebakaran hutan. Sehingga mengganggu kelangsungan hidup keanekaragaman hayati yang tidak dapat ditemukan ditempat lain didunia dan mengancam habitat orangutan serta flora dan fauna lainnya.

“Melalui kemitraan ini, akan dibangun koridor atau jalur lintasan habitat satwa liar dan salah satunya adalah orangutan. Koridor ini pun akan menjadi akses satwa bermigrasi dan mencari makanan. Pembuatan koridor ini akan membantu mengurangi konflik yang sering terjadi antara masyarakat lokal dan orang utan,” ujar Fitrian.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar yang berinisiatif dalam membangun Kawasan Ekosistem Esensial pendekatan lansekap. Pendekatan ini kata Fitrian akan melibatkan Pemerintah, masyarakat, petani dan organisasi, perusahaan. Untuk menjaga kelestarian dari pendekatan ini, kemitraaan ini juga akan bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Kemitraan ini juga akan menghubungkan delapan desa dengan total populasi sekitar 11.000 jiwa. Proyek ini akan mengembangkan 5.000 petani kecil kelapa sawitmelalui pendirian lembaga koperasi.
Luas lahan yang direncanakan untuk koridor bagi satwa liar adalah sekitar 1.800 ha, dimana sekitar 1.110 ha berada didalam konsesi PT GMS atau Gemilang Makmur Sejahtera yang merupakan anak usaha BGA Group. Bagian utama dari koridor tersebut rencananya kata Fitrian akan dilakukan penanaman pohon.

Fitrian mengharapkan selain memberikan kehidupan yang nyaman terhadap habitat satwa liar, proyek kawasan ekosistem esensial ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa sekitar secara mandiri. (Humasprov/Red)

(dibaca 250 X)