HUT GOPTKI ke-60, Cornelis Imbau Pemenuhan Hak Anak

| Share on Facebook

IMG-20170821-WA0011

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Drs. Cornelis, MH mengharapkan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) mampu menjadi organisasi yang mendorong terwujudnya perlindungan hak-hak anak di Kalbar. Hal tersebut diungkapkan Cornelis pada acara HUT GOPTKI ke-60 dengan mengusung tema “Optimalisasi peran GOPTKI dalam menyiapkan generasi penerus bangsa,” di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/8).

“Anak punya hak, di sini dia harus diberikan kesempatan. 60 tahun memberikan hak dan perlindungan kepada anak,” ujar Cornelis yang juga selaku Pembina Utama DPD GOPTKI Kalbar.

Ia mengatakan, perlindungan maupun pemenuhan hak seperti hak mendapatkan pendidikan harus bisa dirasakan oleh semua anak, baik yang ada di kota maupun perdesaan. “Nah ini mudah-mudahan sudah bisa sampai ke tingkat desa. Karena masih banyak anak-anak kita yang tidak mendapat kesempatan untuk Taman Kanak-kanak (TK), PAUD, ataupun penitipan anak,” terangnya.

Lebih lanjut, Cornelis menekankan, orang tua sebagai guru pertama bagi anak mesti peka pada setiap hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. “Dengan adanya realisasi ini, kita harapkan dapat menggugah orang tua anak untuk dapat memberikan hak-hak anak. Sehingga hak anak-anak itu betul-betul bisa dia nikmati. Karena apa, anak-anak ini kadang-kadang juga tidak mendapatkan haknya, karena mungkin pengetahuan dari pada orang tuanya, pengalamannya, atau dan lain-lain,” jelasnya.

“Kita harapkan organisasi bisa memberikan penyadaran kepada orang tua anak,” timpalnya.

Orang nomor satu di Kalbar ini berharap dengan adanya organisasi seperti GOPTKI ini bisa menggugah para pemilik modal dan pemerintah untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak di usia dini. “Diluar negeri untuk penitipan anak itu mahal. Di Indonesia ini hanya paud yang digratiskan,” terang Gubernur.

Cornelis juga meminta kepada seluruh pengurus DPD GOPTKI untuk lebih menertibkan sistem pendidikan yang mereka kelola dan lebih pro-aktif ke daerah-daerah. “Jangan cuma diam, kita harus bantu cari win win solution,” tegasnya.

Mantan Camat Menjalin ini mengatakan anak adalah generasi penerus bangsa, yang harus ditata dengan benar . Karena Indonesia harus memiliki manusia yang cerdas “Yang bisa menguasai alam, cerdas dalam politik, menguasai teknologi. Kalau mereka tidak bisa, kita akan kalah, mau jadi kuli pun susah,” tandasnya.

GOPTKI merupakan gabungan organisasi dari berbagai yayasan atau lembaga yang mengurusi masalah penyelenggaraan TK. Secara nasional, organisasi ini sudah genap berusia 60 tahun.

Penasehat DPD GOPTKI Kalbar, Frederika Cornelis, menyampaikan untuk menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas melalui sumber daya manusia yang unggul baik secara fisik dan mental sejak dini. “Akan berdampak positif, tidak hanya pada peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa namun juga dalam mendukung pembangunan nasional,” terangnya

Guna mendukung cita-cita tersebut, jelas Frederika, maka diperlukan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. “Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh. Terutama terkait dengan pendidikan dan tenaga kependidikan, khususnya terhadap anak usia dini,” katanya.

Menurutnya, pentingnya pendidikan usia dini karena di masa itu otak anak mudah menerima dan menyerap berbagai informasi. “Jadi begitu pentingnya GOPTKI ini untuk mengurus anak-anak yang usia dini. Karena di dalam usia dini inilah pembentukan otak dia langsung saja menerima,” jelas Frederika.

Ketua DPD GOPTKI Kalbar, Ratna Yuniar, mengatakan selain sejumlah kegiatan organisasi, keikutsertaan GOPTKI dalam pemenuhan hak pendidikan anak juga bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan (Diknas).

Ia mengungkapkan, masalah yang tengah dihadapi antara lain berkurangnya peserta didik di tingkat TK yang ada di Kalbar saat ini. “Kita beberapa kali kunjungan ke TK-TK, kendalanya itu muridnya semakin berkurang. Mungkin karena dengan bertumbuhnya PAUD-PAUD. Usia anak yang seharusnya TK, tapi masih diterima di PAUD,” terangnya.

Selain Diknas, Ratna mengatakan, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kerjasama ini dalam bentuk pembuatan kartu bagi anak TK. “Kerjasama pembuatan KIA, Kartu Identitas Anak. Jadi itu diberikan kepada anak, sampai anak itu berusia 17 tahun. Fungsinya seperti KTP,” pungkasnya. ( Nasir Humas)

(dibaca 133 X)