Koalisi Masyarakat Sipil Apresiasi PKS Pecat Fahri Hamzah

| Share on Facebook

LENSAKAPUAS, JAKARTA –  Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang beranggotakan sejumlah organisasi, diantaranya PP Pemuda Muhammadiyah, Transparency International Indonesia, ICW,  PERLUDEM, dan Kode Inisiatif mengapresiasi langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  memecat Fahri Hamzah. Hal tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya.

Berikut keterangan pers lengkap Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima LensaKapuas, Selasa (5/4/2016) :
SELALU BERSEBERANGAN DENGAN KPK, PKS SUDAH TEPAT PECAT FAHRI HAMZAH
Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada hari Jumat, 11 Maret 2016 memutuskan untuk Menerima rekomendasi BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi) untuk memberhentikan saudara Fahri Hamzah dari semua jenjang kenggotaan PKS. Putusan ini adalah akumulasi dari sejumlah pelanggaran aturan dan disiplin organisasi PKS.
Jika ditelusuri lebih lanjut, putusan ini sesungguhnya tidak muncul seketika karena sudah menjalani proses yang panjang untuk sampai pada sebuah keputusan dari organisasi partai. Putusan untuk memberhentikan saudara Fahri merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran organisasi yang dilakukan yang bersangkutan. Hingga akhirnya atas berbagai pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diproses secara internal melalui AD/ART yang berlaku.
Sebagai seorang politisi, Fahri dikenal dengan gaya politik attacking/ menyerang seseorang atau lembaga yang sering berbeda pendapat/pandangan dengan yang bersangkutan. Salah satu yang paling sering adalah kepada Komisi Pemberantasan KorupsiSidang Tipikor Irigasi Jangkang, Saksi Buka Kartu. Lanjut Baca ... » (KPK).
Fahri dalam berbagai rapat formal di DPR mapun wawancara dengan media kerap kali melemparkan kritikan yang cenderung tendensius kepada KPK. Namun berbagai tudingan kepada KPK tersebut seringkali tanpa diikuti dengan data yang relevan. seperti Tudingan KPK sebagai penyebab kekalahan Prabowo dalam Pilpres dan pernah menyebut KPK bersama Pengadilan Tipikor melakukan kongkalingkong atas vonis Luthfi Hasan. Bahkan Fahri berulangkali menyampaikan keinginannya untuk membubarkan KPK.
Jika dilacak sejak 2010 yang lalu, setidaknya ada sebanyak 32 kali tudingan dan serangan yang disampaikan oleh Fahri kepada KPK. Entah sengaja atau tidak, Fahri merupakan seorang politisi yang memang selalu paling vocal urusan menyerang KPK dibanding politisi lainnya. Namun kritik kepada KPK ini berbading terbalik dengan sikapnya kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang cenderung lunak. Padahal problem dua organisasi penegak hukumViktor : PERADI Dibentuk Berdasarkan UU Advokat. Lanjut Baca ... » tersebut justru lebih komplek dibanding dengan KPK. Tentu sikap ini menimbulkan tanda tanya yang besar.
Sehingga atas putusan ini, Koalisi Masyarakat Sipil mendukung keputusan Pimpinan PKS yang memberhentikan yang bersangkutan dalam seluruh jenjang keanggotaan PKS. Keputusan ini layak diapresiasi karena bagian dari peran dan tanggungjawab partai dalam mengontrol anggotanya di DPR agar tetap sejalan dengan komitmen Partai dalam jalur mewujudkan negara yang bersih dari KKN.
Secara yuridis, partai memiliki hak untuk memberhentikan yang bersangkutan mengacu pada pasal 239 Ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sehingga proses ini legal dan konstitusional secara hukum. Apalagi partai sudah melakukan mekanisme koreksi secara internal yang diatur dalam AD/ART dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki tindakan dan membela diri dari proses pemeriksaan internal.
Sikap PKS penting diikuti oleh partai-partai lain dalam menjawab berbagai macam kritikan publik atas lemahkan komitmen partai dalam pemberantasan korupsi. Pemberhentian Fahri ini menjadi momentum bagi partai untuk melakukan pencegahan (prevention) secara organisasi sebelum kader-kader mereka justru berurusan dengan hukum karena melakukan korupsi.

Jakarta, 5 April 2016

Koalisi Masyarakat Sipil
PP Pemuda Muhammadiyah, Transparency International Indonesia, ICW, PERLUDEM, Kode Inisiatif

Berikut Kontroversi pernyataan FAHRI HAMZAH tentang KPK:
1. 15 Januari 2016
Memicu keributan dan menghalangi penyidik KPK dalammelakukan penggeledahan terhadap ruangan Yudhi Widiana dalam kasus yang menjerat Politisi PDIP, Damayanti W.P.
2. 22 Februari 2016
Menyebut Ketua KPK, Agus Raharjo telah frustasi dan tidak paham kerja karena mengancam akan mengundurkan diri kalau pembahasan UU KPK dilanjukan.
3. 30 November 2015
Menginginkan revisi UU KPK mengatur SP3, Ijin penyadapan, dan Dewan Pengawas.
4. 10 November 2015
Menyebut KPK lahir dari lobby asing dan dari proses korupsi.
5. 25 Maret 2015
Menuding KPK sebagai penyebab kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 yang lalu.
6. 19 Agustus 2015
Menyebut KPK pantas dibubarkan lantaran dinilai hanya pencitraan dan tidak memiliki substansi.
7. 21 Agustus 2015
Mengatasnamakan DPR telah sepakat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibubarkan.
8. 18 Agustus 2015
Mengusulkan KPK dileburkan dengan Ombudsman.
9. 8 Oktober 2015
Menuding KPK membuat manusia normal jadi manusia gagal, sama seperti PKI dulu.
10. 29 Mei 2015
Menuding seluruh penetapan tersangka oleh KPK bermasalah. Ada prosedur yang tidak dipakai.
11. 8 Oktober 2015
Menuding kelompok yang mendukung KPK sok jadi pahlawan, tunjukkan pro KPK untuk tutupi borok-boroknya
12. 8 Mei 2015
Menentang rencana KPK untuk merekrut penyidik dari TNI dan menyebutnya sebagai akal-akalan.
13. 3 Juli 2015
Meminta KPK berhenti sebagai penyeru moral. Karena itu urusan guru, pastor, kyai dan ulama.
14. 20 Januari 2014
Mengecam KPK karena berani menggeledah DPR
15. 20 Februari 2014
Menuding KPK mengacaukan pemahaman bernegara
16. 21 Februari 2014
Menuding KPK ciut menangani dugaan korupsi yang melibatkan kader PDIP
17. 12 Mei 2013
Mengancam akan melaporkan 10 penyidik KPK dan Juru Bicara ke kepolisian karena melakukan penyitaan dalam kasus LHI.
18. 22 Mei 2013
Menyebut KPK melakukan festifalisasi dalam pemberantasan korupsi.
19. 2 Desember 2013
Menyebut KPK lama-lama seperti pantat ayam digosok, begitu digosok, gagah lagi.
20. 27 Juni 2013
Menyebut penyadapan KPK adalah dosa besar.
21. 5 Juni 2013
Walkout saat KPK melakukan rapat dengan Timwas Century dan tidak terima dengan penjelasan Bambang Widjodjanto.
22. 10 Mei 2013
Menuding penyidik KPK tidak memiliki surat-surat untuk menyita mobil di kantor DPP PKS dalam kasus LHI.
23. 10 Mei 2013
Menuding KPK tak ubahnya sekelompok preman yang mengaku sedang menjalankan proses hukum.
24. 3 Juli 2013
Menuding elemen yang terlibat dalam kasus Century, baik mantan pengacara, sahabat pengacara atau penasihat hukum kasus itu kini tengah bekerja di KPK. Tugasnya untuk mengaburkan kasus Century.
25. 29 November 2013
Dalam akun twitternya menuding KPK sibukkan diri dengan kasus kecil supaya bisa sembunyikan kasus besar, seperti mega skandal #CENTURY.
26. 10 Desember 2013
Menuding KPK dan Pengadilan Tipikor melakukan kongkalingkong atas vonis Luthfi Hasan.
27. 3 Juni 2012
Menyebut KPK jangan Cuma bisa menindak, tapi juga harus fokus kepada pencegahan.
28. 3 Oktober 2011
Menyuarakan pembubaran KPK dalam rapat konsultasi yang dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Menurutnya, pola penanganan hukum yang dilakukan KPK terbilang kebablasan.
29. 4 Oktober 2011
Menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah didukung dengan gaji besar dan luar biasa. Namun kinerjanya selama delapan tahun gagal menangani kasus korupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... ».
30. 18 Oktober 2011
Menuding pemanggilan seseorang menjadi bagian dari upaya meneror orang. Ini sudah menjadi bagian dari KPK.
31. 10 Oktober 2011
Menuding KPK disusupi kepentingan asing.
32. 28 Agustus 2010
Melalui akun twitternya menuding KPK “memusuhi bangsanya sendiri lalu terima bantuan asing untuk mensucikan Indonesia…go to hell kpk!!.” Red

(dibaca 235 X)