Proyek Jalan di Kota Pontianak Tidak Transparan

| Share on Facebook

proyek jalan

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Entah karena unsur kelalaian atau kesengajaan, sejumlah proyek pembangunan fisik jalan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tidak disertai dengan pemasangan plang papan nama proyek, sebagaimana pekerjaan peningkatan Jalan Sumatra Pontianak.

Menyikapi hal tersebut, Ketua LP3 K-RI, Sy. Achmat menjelaskan, seharusnya dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Kota PontianakEh Ketahuan, Tender Proyek di PU Kota Pontianak "Wajib Setor". Lanjut Baca ... » harus benar-benar mengawasi setiap pekerjaann yang menggunakan keuangan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kontraktor yang bekerja, agar kualitas pekerjaan baik dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kata Sy Achmad, pengawasan dilakukan guna menghindari agar tidak terjadi pemborosan maupun menghindari adanya indikasi KKN. “Rendahnya mutu kinerja kepengawasan Dinas PU kota Pontianak tidak menjadi sorotan oleh pimpinannya sendiri. Ini terbukti dalam pembangunan peningkatan akses jalan yang kualitasnyanya kurang baik, sehingga harus dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Jelas ini salah satu bentuk pemborosan keuangan negara,” tegas Ketua LP3K RI Sy Achmad.

Ia mencontohkan, pada proyek peningkatan Jalan Sumatra. Dikatakan Achmad, ada dugaan pemborosan keuangan negara yang mengarah pada indikasi KKN. Peningkatan Jalan Sumatra itu dikerjakan tidak transparan, yakni pelaksana proyek tidak memasang plang proyek maupun rambu-rambu peringatan bahwa adanya kegiatan proyek.

Untuk itu, Ketua LP3K RI itu meminta agar pekerjaan peningkatan jalan tersebut perlu diselidiki oleh aparat yang berwenang. “Kalau mau jujur, kondisi Jalan Sumatra masih dalam keadaan baik sama seperti Jalan Parit H. Husin 2. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan jalan yang belum diperbaiki atau peningkatkan. Untuk dalam kota saja, terutama wilayah pinggiran masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Saya sangat menyayangkan langkah seperti itu,” bebernya.

Ketua LP3K-RI itu menambahkan, seharusnya dalam pekerjaan proyek dengan panjang kurang lebih 50 meter itu, pelaksana harusnya memasang plang nama proyek serta rambu rambu peringatan karena itu ada dalam satu kesatuan dalam anggaran proyek tersebut. “Jangan mereka mengabaikannya, uang yang digunakan bukan milik warisan yang bisa dipakai seenaknya tanpa mengindahkan ketentuan, misalnya dengan tidak memasang rambu-rambu peringatan, guna menunjukan adanya aktivitas kegiatan proyek. Selain itu, sangat rawan dengan kecelakaan, apalagi batunya besar-besar yang bisa berserakan.”

Tidak transparannya pelaksana, Sy Achmad megindikasi ada upaya konspirasi untuk melakukan tindakkan KKN yang berjamaah. “Jamaah inilah perlu diselidiki oleh penegak hukum. Apa dugaan ini benar dan tidak adanya,” kata dia.

Senada, Sekretaris DPD KWRI Kalbar Budi Gautama akan menyurati SKPD terkait selaku pengguna anggaran. “Saat ini sanksi yang diberikan ke SKPD hanya berupa teguran saja, sebab DPRD Kota Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor atau pelaksana proyek.”

Budi berharap pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) segera menindaklanjunti dengan menegur kontraktor untuk pemasangan papan nama.

Sebab, kata Budi, berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. “Papan nama proyek itu memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek,” ulasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kabid Bina Marga Dinas PU kota Pontianak Ir. Sukri ST. MT ketika akan diwawancarai terkesan menghindar. “Bapak masih rapat,” ucap salah satu staff Kabid Bina Marga Dinas PU Kota Pontianak, Rabu (16/8) lalu.

(dibaca 152 X)