Rakyat Indonesia Tolak Revisi UU KPK

| Share on Facebook
Audiensi di DPR -RUU KPK
Penyerahan Petisi Penolakan Revisi UU KPK (Dok. ICW)

LENSAKAPUAS, JAKARTA –  koalisi masyarakat sipil anti korupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Migrant Care, dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) terus menyuarakan penolakan terhadap Revisi UU KPK. Bahkan upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerhati anti korupsi itu mendapat dukungan rakyat Indonesia, sebab tujuan revisi UU KPK tersebut dinilai banyak kalangan justeru akan melemahkan KPK. 

Berikut keterangan tertulis ICW yang diterima LensaKapuas, Selasa (09/02).

“Tidak ada habisnya semangat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semangat tersebut salah satunya tercermin dari upaya mayoritas partai politik di DPR untuk merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Wacana ini bukanlah wacana baru. Sejak lima tahun lalu, sejumlah partai politik di DPR telah berambisi merevisi UU KPK.

Dalih yang selalu dikeluarkan adalah untuk memperkuat KPK dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Namun, penguatan KPK tidak tampak pada naskah revisi UU KPK yang telah beredar. Dalam naskah tersebut, aroma pelemahan KPK justru menguat. Indonesia Corruption Watch(ICW) mencatat sedikitnya terdapat sepuluh point revisi yang potensial melemahkan KPK. Diantaranya adalah pemangkasan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri, pembatasan penyidik KPK yang dapat melakukan proses penyidikan, reduksi pengaturan penyadapan, hingga peluang penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (SP3). 

Tidak jelas apa dasar usulan revisi tersebut. Namun, revisi tersebut didukung hampir semua fraksi di DPR. Hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat yang telah menyatakan posisi menolak usulan revisi. Delapan fraksi lainnya kompak mendukung revisi UU KPK.

Walau besar dukungan di lembaga legislatif, wacana revisi UU KPK mendapat penolakan dari rakyat. Penolakan tersebut tidak kunjung padam sejak wacana revisi digulirkan. Dapat dikatakan, maju mundurnya wacana revisi UU KPK dikarenakan masifnya penolakan publik. Berikut sejumlah penolakan wacara revisi UU KPK tersebut :

1. Petisi Online change.org/janganbunuhKPK ditandatangani lebih dari 56 ribu orang.

Menyikapi wacana revisi UU KPK, Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Suryo Bagus menginisiasi petisi online tolak revisi UU KPK. Hingga 8 Februari 2016, petisi online tersebut telah ditandatangani oleh 56.865 orang. Dari pesan yang dilampirkan oleh para penandatangan petisi, terlihat kekecewaan mereka terhadap DPR atas wacana revisi UU KPK.

2. Survei: Publik nilai revisi UU KPK akan lemahkan KPK

Berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator mengenai Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi, diketahui bahwa mayoritas publik menilai revisi UU KPK akan melemahkan KPK. Publik juga tidak setuju apabila kewenangan KPK melakukan penyadapan dibatasi dan tidak setuju apabila kewenangan penuntutan oleh KPK dihapuskan (Indikator, 2016). Survei yang publikasikan pada 8 Februari 2016 ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada DPR dan partai politik jauh dibawah institusi demokrasi lainnya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tentu hal ini berarti buruk bagi DPR. Kepercayaan publik adalah modal utama kewenangan DPR.

Mengenai kepercayaan publik terhadap DPR, juga dapat dilihat berdasarkan hasil survei Lembaga Indo Barometer dan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tergolong yang terendah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, yang mencapai 82% (Indo Barometer, 2015).

Atas dasar penolakan dari publik tersebut, partai politik dan DPR agaknya harus berpikir ulang. Sebagai institusi yang merepresentasikan kepentingan rakyat, sudah sepatutnya partai politik mendasari keputusan dan kebijakannya terhadap kepentingan publik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi tersebut akan semakin terkikis. Tentu, hal ini mengacaukan dan mengancam demokratisasi.

Selain itu, DPR dan pemerintah patut pula memikirkan pentingnya keberadaan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Jika UU KPK direvisi, akan muncul sejumlah persoalan. Potensi persoalan yang akan muncul diantaranya adalah kinerja KPK menjadi rawan diintervensi oleh eksekutif dan dewan pengawas, proses hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi berlarut-larut, dan muncul dualisme loyalitas oleh penyelididan penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Dampak yang paling berbahaya adalah semakin suburnya praktek korupsi karena KPK diperlemah.

Atas dasar penolakan publik dan semangat pemberantasan korupsi, maka Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak:

1. Seluruh fraksi di DPR menarik dukungan revisi UU KPK dan membatalkan rencana pembahasan revisi tersebut.

2. Badan legislasi untuk mempertimbangkan dampak revisi UU KPK terhadap pemberantasan korupsi.

3. Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019. Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan Agenda Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu memperkuat KPK.

4. Pimpinan KPK mengirimkan surat resmi yang menyatakan keberatan dan menolak terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK dengan substansi yang melemahkan kerja KPK.

5. Mendorong gerakan masyarakat sipil dan berbagai elemen yang menginginkan Indonesia bersih dari korupsi untuk bersatu padu menggagalkan upaya pelemahan KPK.” (Red)

(dibaca 372 X)

None found.