Rp260 Miliar Untuk Pilgub Kalbar 2018

| Share on Facebook
IMG-20170729-WA0002

Caption FOTO : Gubernur Kalimanan Barat CornelisDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... » menandatangani perjanjian hibah dengan KPUDKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... » dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di kantor Gubernur KalbarDianggap Fitnah, Gubernur Kalbar Lapor Balik Jinku Ke Polisi. Lanjut Baca ... », Jum’at (28/7). Hibah tersebut dari APBD Provinsi Kalbar untuk penyelenggaraan Pilgub Kalbar 2018.

LENSAKAPUAS, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi dan KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyetujui anggaran pilkada serentakKarolin MN Potensi Calon Tunggal di Kab.Landak. Lanjut Baca ... » 2018 sebesar Rp260 miliar lebih. Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengatakan, awalnya anggaran untuk kegiatan pesta demokrasi diajukan Rp285 miliar. Namun setelah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan pemerintah provinsi dalam hal ini BPKPB, dan adanya efisiensi anggaran, maka diputuskan anggaran untuk kegiatan kampanye dikurangi. Dari Rp40 miliar menjadi Rp18 miliar.

“Yang kami (KPU) ajukan Rp285 miliar. Karena pembahasan bersama dengan Pemprov BPKPD dalam hal ini, diminta untuk melakukan efisiensi. Kami bahas lagi, maka ketemulah angka Rp260 miliar,” kata Umi, usai menandatangani perjanjian hibah di kantor Gubernur Kalbar, Jum’at (28/7).

Umi menerangkan, anggaran penyelenggaran Pilkada serentak ini akan membiayai pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar serta lima pilkada Bupati dan Wali Kota.

“Anggaran untuk keseluruhan ya. Karena pilgub, maka kita juga menanggung kabupaten kota. Terutama yang 9 (daerah) yang sudah melangsungkan pilkada tahun 2015 dan 2017,” lanjut Umi.

Sedangkan untuk lima kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak dengan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, KPU memutuskan untuk melakukan sharing anggaran dengan KPU kabupaten dan kota.

“Makanya ini juga salah satu upaya efisiensi anggaran itu sendiri. Shearing anggarannya misalnya, untuk honor petugas di tingkat kecamatan, desa dan TPS. Mereka (kabupaten/kota) yang membiayai,” pungkas Umi.

Pada pilkada serentak 2018, ada enam pilkada yang akan digelar. Antara lain, pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, pilkada Kota Pontianak, Kabupaten Kubu RayaKPPS Pertanyakan Pemotongan Honor oleh KPUD KKR. Lanjut Baca ... », Mempawah, Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, dalam sambutannya menegaskan agar KPU dan Bawasu Provinsi Kalbar benar-benar mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tiga bulan setelah pelaksanaan Pilkada agar menyampaikan pertanggungjawaban, karena Pemerintah sudah menjamin Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018, laporan penggunaan anggaran juga disampaikan secara berjenjang dan jika ada lebih anggaran agar di kembalikan ke kas daerah. “Kita berharap Penyelenggaraan Pilkada 2018 berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Cornelis. (humasprov/red)

(dibaca 121 X)