Setya Novanto Mundur dari Kursi Pimpinan DPR !

| Share on Facebook
20170412_110838_harianterbit_Setya-Novanto

Setya Novanto/Ft.harianterbit.com

LENSAKAPUAS, JAKARTA – KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsiPenegakan Hukum, Kajati Kalbar Warih Gandeng Media Masa. Lanjut Baca ... » E-KTP. Hal ini semakin menunjukkan keseriusan KPK mengusut korupsi yang diduga banyak melibatkan politisi dan tiga partai politik (PDIP, Demokrat, dan Golkar) tersebut. Penetapan ini patut diapresiasi, terlebih lagi dilakukan ditengah tekanan politik “Hak Angket DPR”.

Tidak main-main, Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar disangka melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup.

Penetapan status hukum Setya Novanto adalah langkah maju dalam upaya membongkar mega korupsi E-KTP. Di sisi lain, langkah maju ini juga patut dilihat sebagai kabar buruk yang mencoreng marwah DPR. Setya Novanto menambah daftar panjang wakil rakyat terjerat kasus korupsi. Bahkan, Setya saat ini menjabat sebagai Ketua DPR aktif sehingga dapat membuat kepercayaan publik terhadap DPR semakin tergerus.

Melihat hal ini, jaringan antikorupsi di 15 provinsi menilai terdapat pertentangan kepentingan yang makin menguat dalam penggunaan hak angket. Hak angket yang telah bermasalah secara hukum1 dapat mengganggu penanganan kasus korupsi E-KTP dan kerja-kerja KPK lainnya. Persoalan ini tidak hanya berdampak buruk pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi politik, tetapi juga citra dan kinerja DPR. 

Oleh karena itu, kami mendesak:

  1. Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR.

Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR sebagai wujud menghormati marwah DPR. DPR selayaknya dipimpin oleh orang yang tidak kontroversial dan bermasalah hukum. Telah banyak catatan kontroversial Setya Novanto, mulai dugaan pelanggaran etik hingga menjadi tersangka korupsi. Selain itu, langkah mundur ini juga untuk menekan tingginya konflik kepentingan pengusutan kasus E-KTP dengan DPR.

  1. DPR menarik penggunaan hak angket untuk menghormati penanganan kasus E-KTP.

Hak Angket untuk KPK berawal dari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dalam kasus E-KTP. Padahal, selain telah berada dalam ranah penegakan hukum, penanganan kasus E-KTP bukan ranah yang dapat diawasi oleh DPR. Singkat kata, DPR tidak mempunyai wewenang terhadap hal tersebut.

Ditetapkannya Ketua DPR sebagai tersangka dan disebut-sebutnya sejumlah politisi dan partai menerima aliran dana korupsi E-KTP menunjukkan adanya konflik kepentingan tinggi antara penggunaan hak angket terhadap E-KTP. Alih-alih untuk mengawasi dan membenahi KPK, penyelidikan DPR ini lebih tepat disebut sebagai upaya intervensi hukum.

Alangkah baiknya apabila DPR menarik penggunaan hak angket dan menghormati proses hukum E-KTP yang telah lebih dulu berjalan.

  1. Publik menolak memilih partai politik dan anggota DPR pendukung Hak Angket terhadap KPK pada Pemilu Serentak 2019.

Apabila hak angket terhadap KPK tetap dilanjutkan dengan mengabaikan masalah hukum dan kentalnya konflik kepentingan, khususnya dengan kasus E-KTP, kami mengajak publik untuk menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan bagi publik dalam menentukan pilihan pada pemilu 2019.

Jakarta, 19 Juli 2017

MaTA (Aceh), Sahdar (Sumatera Utara), Fitra (Riau), Integritas (Sumatera Barat), GGW (Jawa Barat), Banten Bersih (Banten), KRPK (Jawa Timur), FH Trunojoyo (Jawa Timur), MCW (Jawa Timur), Pattiro (Jawa Tengah)Gemawan (Kalimantan Barat, CRPS (Kalimantan Timur), Puspaham (Sulawesi Tenggara), ACC (Sulawesi Selatan), Somasi (NTB), Bengkel APPek (NTT), Yappika (Jakarta), Polling Center (Jakarta), Indonesia Bussiness Links (Jakarta) Indonesia Indonesia Corruption Watch (Jakarta)

(dibaca 141 X)