LensaKapuas.com, Isu potensi hengkangnya sejumlah investasi asing dari Indonesia, yang diikuti ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap puluhan ribu pekerja, telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pembuat kebijakan. Data yang disampaikan penasihat presiden bidang tenaga kerja, Said Iqbal, mengenai potensi PHK sekitar 50.000 karyawan, menjadi sorotan utama yang menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menanggapi serius dinamika tersebut, menekankan pentingnya penguatan daya saing ekonomi nasional. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Eddy menggarisbawahi bahwa kompetisi global dalam menarik dan mempertahankan investasi semakin ketat, menuntut Indonesia untuk tidak tertinggal dari negara-negara lain yang gencar melakukan reformasi.
Menurut Eddy, iklim usaha yang sederhana, pasti, dan kompetitif adalah kunci utama. Ia menyoroti bahwa banyak negara terus berinovasi dalam kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor. Indonesia, dengan segala potensinya, harus mampu bergerak lebih cepat dan adaptif dalam menghadapi persaingan global ini.
Investasi, baik domestik maupun asing, merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan mesin penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, setiap sinyal perlambatan, relokasi, atau bahkan ketidakpastian yang dirasakan oleh para pelaku usaha harus direspons dengan kebijakan yang lebih luwes dan strategis. Ini bukan hanya tentang angka investasi, melainkan tentang kesejahteraan dan masa depan pekerja Indonesia.
Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi yang ramah investasi adalah kepastian regulasi. Dunia usaha sangat bergantung pada stabilitas dan prediktabilitas aturan main, sebab perubahan regulasi yang terlalu sering atau tidak dapat diprediksi dapat menimbulkan biaya tinggi dan ketidakpercayaan. Para investor membutuhkan jaminan bahwa kerangka hukum akan tetap konsisten dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan, birokrasi harus bertransformasi secara fundamental, dari yang berpotensi menjadi hambatan menjadi fasilitator utama bagi investasi. Birokrasi yang efisien, responsif, dan adaptif akan mempercepat proses bisnis dan mengurangi beban administratif bagi perusahaan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Hal ini krusial untuk menarik modal baru dan mempertahankan investasi yang sudah ada.
Lebih lanjut, Eddy Soeparno mendorong percepatan digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan perizinan. Langkah ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan menghindari jebakan ekonomi biaya tinggi yang dapat menggerus daya saing industri nasional. Digitalisasi menjanjikan transparansi dan efisiensi, dua elemen penting dalam menarik kepercayaan investor.
Dari sisi insentif, Anggota Komisi XI DPR RI ini menyarankan pemerintah untuk memadukan instrumen fiskal dan non-fiskal secara kompetitif. Instrumen fiskal seperti keringanan perpajakan dan fasilitas investasi perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan menarik bagi investor. Dukungan terhadap sektor-sektor prioritas juga harus terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, insentif non-fiskal seperti penyederhanaan perizinan dan percepatan layanan menjadi agenda prioritas nasional yang tak kalah penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur juga merupakan elemen krusial. Kombinasi langkah-langkah ini akan menciptakan ekosistem investasi yang holistik dan menarik bagi para pelaku usaha global.
Eddy menegaskan bahwa upaya menjaga iklim investasi yang kondusif bukan semata-mata demi kepentingan investor, melainkan demi kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan. Iklim investasi yang sehat akan memicu penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat luas. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa.
Ia menekankan dengan tegas bahwa siapa pun yang menghambat atau mengganggu upaya pemerintah dalam menghadirkan dan mempertahankan investasi, pada dasarnya juga merintangi penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tindakan tersebut secara langsung berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan kepastian.
Meskipun demikian, Eddy Soeparno tetap meyakini bahwa Indonesia memiliki daya tarik fundamental yang kuat. Potensi pasar domestik yang besar, bonus demografi dengan angkatan kerja yang produktif, serta posisi strategis di kawasan regional adalah aset berharga yang harus dioptimalkan. Kekuatan-kekuatan ini menjadi modal utama dalam persaingan global yang semakin sengit.
Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan terealisasi secara optimal jika diiringi dengan reformasi struktural yang konsisten. Reformasi ini harus mencakup kepastian hukum yang tak tergoyahkan, kemudahan berusaha yang nyata, serta lingkungan investasi yang bersih, aman, dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam dunia investasi.
Pada akhirnya, Eddy Soeparno menyerukan agar momentum ini harus dijaga bersama oleh semua pihak. Jangan sampai Indonesia kehilangan peluang besar dalam persaingan global hanya karena kelalaian atau ketidakkonsistenan dalam menciptakan iklim investasi yang ideal. Masa depan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil saat ini.
Sumber: news.detik.com
