Dalam forum penting yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/5/2026) tersebut, Menteri Meutya Hafid secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi dan terobosan yang telah dilakukan oleh jajaran Korps Bhayangkara. Upaya modernisasi ini dinilai sangat membantu Kemkomdigi dalam mewujudkan ekosistem digital yang lebih terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan siber. Perkembangan modus operandi kejahatan yang kini semakin canggih dan memanfaatkan teknologi digital menuntut respons yang adaptif dan proaktif dari aparat penegak hukum.
Menteri Meutya menyoroti bagaimana lanskap kejahatan telah mengalami transformasi fundamental, bergeser dari metode konvensional ke ranah digital yang tanpa batas. Dalam konteks ini, langkah Polri untuk terus memodernisasi layanan publik, mulai dari sistem pelaporan yang lebih responsif hingga teknik penelusuran kasus yang kian canggih, dianggap sebagai respons yang krusial. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya mempercepat proses penanganan kasus, tetapi juga meningkatkan efektivitas dalam mengungkap jaringan kejahatan siber yang kompleks.
Harapan besar pun digantungkan pada penguatan kolaborasi antara Kemkomdigi dan Polri di masa mendatang. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi benteng kokoh dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan digital yang saat ini menjadi perhatian serius, bahkan menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Prioritas utama termasuk penumpasan judi online, penipuan daring (scam), serta kejahatan-kejahatan lain yang secara spesifik menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan kaum disabilitas, yang seringkali menjadi korban empuk bagi para pelaku kejahatan siber.
Meutya menekankan bahwa dengan kerja sama yang lebih erat, penanganan kasus-kasus tersebut dapat dilakukan dengan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi antara kedua lembaga menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang terus berevolusi, memastikan bahwa setiap celah yang mungkin dimanfaatkan pelaku dapat segera ditutup.
Di kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menegaskan urgensi Rakernis ini sebagai platform untuk memperkuat profesionalisme penyidik di seluruh jajaran kepolisian. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi investasi krusial di tengah dinamika situasi global yang kerap memunculkan celah hukum baru serta modus kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas.
Jenderal Sigit menjelaskan bahwa pengembangan SDM mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan digital forensik, keahlian dalam intelijen siber, hingga pemahaman mendalam tentang regulasi teknologi informasi yang terus berkembang. Profesionalisme penyidik yang mumpuni diharapkan mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi yang kerap disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Hal ini juga menjadi persiapan dalam menghadapi tantangan yang timbul dari kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan mata uang kripto yang juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan ilegal.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit juga menekankan betapa vitalnya sinergisitas antar-lembaga dalam pelaksanaan penegakan hukum yang optimal. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada Kemkomdigi, tetapi juga mencakup berbagai entitas lain seperti lembaga keuangan, penyedia layanan internet, hingga institusi pendidikan untuk membangun ekosistem keamanan siber yang komprehensif. Pendekatan multi-stakeholder ini menjadi prasyarat mutlak untuk menanggulangi kejahatan siber yang sifatnya multidimensional.
Kapolri juga menyinggung adaptasi terhadap paradigma baru yang dibawa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini mulai berlaku. Perubahan regulasi ini memerlukan penyesuaian signifikan dalam prosedur penegakan hukum, khususnya dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif (restorative justice) di berbagai tingkatan. Keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat dengan fokus pada pemulihan korban dan pelaku, bukan semata-mata pembalasan.
Implementasi keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus kejahatan siber ringan atau kasus yang melibatkan kelompok rentan, dapat menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif. Ini memungkinkan penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan formal, dengan mengedepankan mediasi dan kesepakatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jenderal Sigit berharap paradigma baru ini dapat mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan keadilan yang lebih substantif.
Sebagai mantan Kabareskrim Polri, Jenderal Sigit memiliki pemahaman mendalam tentang evolusi kejahatan transnasional dan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan modus operandi baru. Ancaman ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi seringkali melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara, menjadikan penanganannya semakin rumit dan memerlukan kerja sama internasional yang kuat.
Kapolri memastikan bahwa Polri akan senantiasa hadir untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan penekanan khusus pada kelompok-kelompok rentan yang lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan tuntas akan terus dilakukan terhadap para pelaku kejahatan yang membahayakan negara, mengancam stabilitas sosial, dan merugikan masyarakat secara luas.
Pada penutup sambutannya, Jenderal Sigit kembali menegaskan komitmen Polri untuk tidak pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Terus memantau perkembangan kejahatan transnasional, yang selalu mencari celah dan mengembangkan modus operandi baru, adalah bagian integral dari tugas kepolisian. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa Polri selalu satu langkah di depan para pelaku kejahatan, demi terwujudnya ruang digital yang aman dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
Sumber: news.detik.com
