Penyitaan harta benda hasil kejahatan ini dilakukan dari dua lokasi berbeda, masing-masing menyimpan brankas yang diduga kuat menjadi tempat penampungan aliran dana haram. Brankas-brankas tersebut, yang kini menjadi bukti kunci, memberikan gambaran nyata tentang skala dan modus operandi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Momen pembongkaran brankas ini bahkan diabadikan dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi KPK, memberikan transparansi kepada masyarakat luas.
Penemuan Mengejutkan di Wonogiri: Brankas Raksasa Berisi Multikurensi
Brankas pertama yang ditemukan dan dibongkar oleh tim penyidik KPK terletak di wilayah Wonogiri. Penampakannya cukup mencolok, sebuah lemari besi berukuran besar yang tingginya mencapai dada orang dewasa, diletakkan begitu saja di lantai. Proses pembukaan brankas tersebut, yang terekam kamera, mengungkap pemandangan yang mengejutkan: empat laci susun di dalamnya dipenuhi tumpukan uang tunai.
Uang-uang tersebut tidak tersimpan rapi dalam bundelan bank, melainkan diikat sederhana dengan karet, menunjukkan praktik penyimpanan yang mungkin terburu-buru atau tidak tercatat secara resmi. Volume uang yang begitu banyak hingga memenuhi seluruh kompartemen laci memberikan indikasi kuat akan besarnya aliran dana yang dikelola. Tak hanya mata uang Rupiah, penyidik juga menemukan berbagai mata uang asing, termasuk Dolar Australia, Dolar Amerika, Yen Jepang, dan Ringgit Malaysia, yang tersebar di antara tumpukan Rupiah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa brankas di Wonogiri tersebut diduga digunakan sebagai wadah penyimpanan uang yang berasal dari "setoran rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD)" serta hasil dari "upah pungut." Istilah "upah pungut" dalam konteks ini merujuk pada komisi atau bagian yang diambil secara tidak sah dari berbagai pungutan atau transaksi yang seharusnya masuk ke kas negara atau daerah, sedangkan setoran rutin OPD mengindikasikan adanya kewajiban tidak resmi yang dibebankan kepada instansi-instansi di bawah pemerintah daerah.
Brankas Kedua di Laweyan: Uang Tunai dan Emas Batangan Bernilai Miliaran
Tidak hanya di Wonogiri, KPK juga berhasil melacak dan menyita brankas kedua yang berlokasi di daerah Laweyan. Brankas ini berukuran lebih kecil dibandingkan yang pertama, namun isinya tak kalah mencengangkan. Di dalamnya, penyidik menemukan sejumlah uang tunai yang jumlahnya signifikan, serta logam mulia berupa emas batangan.
Secara spesifik, brankas di Laweyan ini menyimpan 25 keping emas, dengan masing-masing keping memiliki berat 100 gram. Dengan demikian, total berat emas yang disita mencapai 2,5 kilogram. Menurut estimasi KPK, nilai total dari emas batangan tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 7,3 miliar. Penemuan emas ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya pencucian uang atau diversifikasi aset hasil tindak pidana korupsi oleh para tersangka.
Pengungkapan kedua brankas ini menjadi bukti nyata keseriusan KPK dalam membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pejabat publik. Barang bukti berupa uang tunai dan emas tersebut segera diamankan oleh penyidik dan kemudian dipamerkan dalam konferensi pers, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atas kinerja lembaga anti-korupsi tersebut.
Modus Operandi: Pemerasan dan Setoran Ilegal
Kasus yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani ini berpusat pada dugaan praktik pemerasan terhadap bawahan-bawahannya. Modus operandi yang terungkap melibatkan dua skema utama. Pertama, pemerasan terkait "upah pungut" yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 2,93 miliar. Skema ini diduga memaksa para pegawai atau pihak terkait untuk menyetorkan sebagian dari hasil pungutan resmi yang mereka lakukan.
Kedua, adanya "setoran rutin OPD" yang diwajibkan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dari skema ini, KPK menemukan bukti penerimaan dana sebesar Rp 840 juta. Kedua modus ini, secara kumulatif, menunjukkan pola sistematis dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan ilegal dari berbagai sumber di bawah kendali kekuasaan Bupati.
Praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah, tetapi juga merusak integritas birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Para Tersangka dan Implikasi Hukum
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Mereka adalah:
- Etik Suryani, yang menjabat sebagai Bupati Sukoharjo untuk periode 2025-2030. Sebagai kepala daerah, ia diduga menjadi otak di balik skema pemerasan dan penerimaan setoran ilegal ini.
- Richard Tri Handoko, yang memegang jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Posisinya yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah diduga kuat memfasilitasi aliran dana haram ini.
- Tri Mulyo, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Peran Kepala Bagian Umum seringkali krusial dalam administrasi dan logistik, yang bisa saja dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan pengumpulan setoran atau upah pungut.
Penetapan ketiga tersangka ini menunjukkan bahwa praktik korupsi seringkali melibatkan kolaborasi antarpihak dengan peran dan kewenangan yang berbeda, membentuk sebuah jaringan yang terstruktur. Proses hukum selanjutnya akan berlanjut, dengan fokus pada pembuktian di persidangan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik lainnya agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan amanah dalam menjalankan tugasnya.
Sumber: news.detik.com
