Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara langsung menyatakan prioritas ini setelah menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Jakarta pada Jumat (29/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret guna mendorong kemajuan daerah kepulauan tersebut.
AHY mengapresiasi perencanaan pembangunan yang komprehensif dan visi yang kuat dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, hal ini menjadi modal utama dalam upaya transformasi regional. "Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang dari Maluku Utara," ujar AHY dalam keterangan resminya.
Untuk mewujudkan percepatan ini, Kemenko Infrastruktur akan mengambil peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai pihak terkait. Rencana tersebut melibatkan sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta kementerian teknis lainnya. Fokus utama koordinasi ini adalah realisasi pembangunan infrastruktur strategis, terutama jaringan jalan, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan, diyakini menjadi kunci pembuka isolasi geografis dan pendorong aktivitas ekonomi. Dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih lancar, membuka akses pasar bagi produk lokal, serta memfasilitasi mobilitas penduduk untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut, AHY juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang bersifat terintegrasi dan berkelanjutan. Filosofi ini sejalan dengan agenda nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuat secara angka, tetapi juga inklusif dan ramah lingkungan. Pembangunan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Pendekatan ini selaras dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk memposisikan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2029. Ambisi tersebut juga mencakup kesiapan provinsi ini untuk menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional yang berbasis pada potensi pariwisata serta pengelolaan sumber daya alam yang melimpah. Maluku Utara, dengan keindahan alam dan kekayaan mineralnya, memiliki fondasi kuat untuk mencapai tujuan ini.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sherly Tjoanda memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif dan progresif. Ia menyoroti keberhasilan pemerintah provinsi dalam meraih sejumlah penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri. Pengakuan tersebut, salah satunya, adalah atas dedikasi dan efektivitas program penurunan angka stunting di enam kabupaten atau kota di Maluku Utara.
Penurunan angka stunting merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, yang berdampak langsung pada kualitas generasi penerus. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, demi masa depan yang lebih cerah.
Selain itu, Sherly Tjoanda juga memaparkan data pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai angka impresif 34,3 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikannya salah satu provinsi dengan kinerja ekonomi terbaik di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang fenomenal ini sebagian besar didorong oleh keberhasilan strategi hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel.
Hilirisasi nikel telah mengubah Maluku Utara dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai nilai industri global, khususnya dalam produksi baterai kendaraan listrik. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong investasi di sektor manufaktur.
Meskipun demikian, Sherly Tjoanda tidak menampik bahwa di balik capaian yang membanggakan, Maluku Utara masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Tantangan utama yang disorot adalah memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah geografis provinsi. Kesenjangan ini seringkali menjadi efek samping dari pertumbuhan ekonomi yang pesat namun terpusat pada sektor tertentu.
Untuk mengatasi disparitas tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan kembali bahwa penguatan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan akses terhadap peluang ekonomi, layanan sosial, dan fasilitas publik dapat dinikmati secara adil oleh seluruh penduduk Maluku Utara, tanpa terkecuali. Ini adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Sumber: news.detik.com
