Kontroversi Lirik Bupa...

Kontroversi Lirik Bupati Purwakarta: Atalia Praratya Kritik Keras Degradasi Martabat Perempuan dalam Bingkai Budaya Sunda

Ukuran Teks:

LensaKapuas.com, Bandung – Dunia maya kembali dihebohkan oleh perdebatan sengit seputar karya seni yang menyentuh ranah sensitivitas gender. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada sebuah lagu berjudul ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ yang diciptakan oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein. Lirik-lirik dalam lagu tersebut dinilai banyak pihak mengandung stereotip dan merendahkan martabat perempuan, memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya.

Lagu tersebut dengan cepat menyebar luas melalui berbagai platform media sosial, memicu diskusi hangat di kalangan warganet. Banyak yang awalnya menganggapnya sebagai hiburan semata, namun kemudian menyadari kedalaman isu yang terkandung di dalamnya. Konten lirik yang membahas aspek biologis perempuan secara gamblang dan cenderung humoris dianggap melewati batas kelayakan, mengindikasikan bias gender yang mengkhawatirkan.

Beberapa cuplikan lirik secara eksplisit membandingkan pengalaman hidup antara laki-laki dan perempuan, dengan fokus pada aspek-aspek personal yang seharusnya dihormati. Narasi yang menyinggung persoalan kehamilan, keguguran, menstruasi, hingga penggunaan atribut kewanitaan, ditafsirkan oleh sebagian besar publik sebagai candaan yang sangat tidak sensitif. Pilihan kata yang digunakan dianggap gagal memahami kompleksitas dan beban emosional yang seringkali menyertai pengalaman-pengalaman tersebut.

Kritik pedas atas lirik lagu ini salah satunya datang dari Atalia Praratya, seorang figur publik dan anggota parlemen yang memiliki rekam jejak dalam isu-isu sosial. Ia secara terbuka menyatakan kekecewaannya, mengungkapkan bahwa lagu tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai penghormatan terhadap perempuan. Pernyataannya ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, yang kemudian dikutip oleh berbagai media, termasuk detikJabar pada Rabu (1/7/2026).

Dalam unggahannya, Atalia Praratya menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar persoalan selera seni atau kebebasan berekspresi semata. Menurutnya, ada batasan etika dan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi, terutama oleh seorang kepala daerah. Penggunaan diksi dalam lagu tersebut dinilai bertentangan secara fundamental dengan akar budaya Sunda, yang secara tradisional dikenal menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesetaraan.

"Jujur, saya tidak habis pikir. Sepositif apa pun saya mencoba memaknai lagu ini, saya tidak menemukan sedikit pun ruang untuk menganggap lirik ini sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan," tulis Atalia, menggambarkan betapa mendalamnya kekecewaan yang ia rasakan. Ia menekankan bahwa seni, dalam segala bentuknya, haruslah memiliki tanggung jawab sosial dan tidak boleh merusak tatanan nilai yang telah ada.

Lebih lanjut, Atalia menyoroti kekayaan Bahasa Sunda yang seharusnya bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan positif dan mencerahkan. Ia mempertanyakan mengapa di antara begitu banyak pilihan kata yang indah dan pesan yang bisa mengangkat nilai kehidupan, justru narasi yang cenderung merendahkan yang dipilih. Budaya Sunda, menurutnya, dibangun di atas pondasi nilai "silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi," yang berarti saling mengasihi, saling mengasah pengetahuan, saling membimbing, dan saling mengharumkan nama baik.

Prinsip "silih wawangi" khususnya, menggarisbawahi pentingnya menjaga martabat dan kehormatan sesama, sebuah konsep yang terasa absen dalam lirik kontroversial tersebut. Atalia dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Budaya Sunda tidak pernah mengajarkan untuk menertawakan beban biologis seorang perempuan. Pernyataan ini sekaligus menyoroti ketidakpekaan lirik terhadap realitas hidup perempuan yang kerap kali harus menghadapi tantangan fisik dan emosional.

Kritik Atalia juga menyentuh isu perjuangan panjang melawan budaya patriarki yang masih menjadi tantangan di banyak lapisan masyarakat. Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan seringkali merendahkan peran serta martabat perempuan, adalah struktur sosial yang terus diupayakan untuk dirobohkan. Oleh karena itu, munculnya narasi yang sangat patriarkal dari karya seorang kepala daerah dinilai sebagai kemunduran dan ironi yang menyakitkan.

Sebagai seorang pemimpin, kepala daerah diharapkan menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Karya seni yang dihasilkan oleh seorang pemimpin memiliki bobot dan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan seniman biasa, karena mencerminkan pandangan dan nilai-nilai yang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat luas. Maka, konten yang bias gender dari seorang bupati menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen terhadap isu kesetaraan di wilayahnya.

Menanggapi gejolak yang ditimbulkan oleh lagu ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ yang menjadi viral, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, atau Om Zein, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia mengakui bahwa lagunya mungkin telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak tertentu. Namun, Om Zein juga mengklarifikasi bahwa lagu tersebut tidak bermaksud menyinggung siapa pun dan murni merupakan cerminan cerita tentang dirinya sendiri.

Permintaan maaf tersebut menjadi upaya untuk meredakan ketegangan, meskipun debat tentang tanggung jawab seniman, terutama mereka yang memegang jabatan publik, tetap berlanjut. Insiden ini secara luas telah memicu diskusi yang lebih dalam tentang pentingnya sensitivitas gender dalam setiap bentuk ekspresi, serta peran strategis para pemimpin daerah dalam mempromosikan nilai-nilai inklusif dan non-diskriminatif.

Kasus lagu Bupati Purwakarta ini menjadi pengingat bahwa seni tidak pernah sepenuhnya bebas dari konteks sosial dan budaya. Terlebih lagi, ketika karya tersebut berasal dari seorang pejabat publik, dampaknya terhadap persepsi masyarakat dan upaya pembangunan kesetaraan gender bisa sangat signifikan. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama para pembuat kebijakan dan pemimpin, untuk senantiasa mengedepankan empati dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Sumber: news.detik.com

Bagaimana perasaanmu membaca artikel ini?

Bagikan:
Artikel berhasil disimpan